Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia dan Mediasi Konflik Arab Saudi-Iran

Kompas.com - 12/01/2016, 15:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk memainkan peran mediasi—mencoba menengahi Arab Saudi dan Iran dalam konflik yang terus memanas. Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Selasa (12/1/2015) ini, untuk menyampaikan surat khusus kepada Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud dan Presiden Iran Hassan Rouhani.

Presiden Jokowi menyatakan, pengiriman utusan khusus (special envoy) menunjukkan keseriusan Indonesia membantu meredakan ketegangan antara Arab Saudi dan Iran. Apakah upaya mediasi itu berhasil atau gagal, jelas banyak faktor yang membuat konflik Arab Saudi-Iran tak mudah diselesaikan. Yang pasti, pengambilan inisiatif untuk memediasi konflik yang kian memuncak di antara kedua negara merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan Indonesia.

Selama setahun lebih pemerintahan Jokowi-Kalla, banyak kalangan diplomatik dan pengamat politik luar negeri mengkhawatirkan kecenderungan surutnya aktivisme dan peran Indonesia di kancah politik internasional. Indonesia di bawah pemerintah sekarang mereka nilai cenderung bersikap lebih berorientasi ke dalam (inward looking), tidak lagi banyak melihat ke luar (outward looking) dengan memprioritaskan keterlibatan dan peran Indonesia ikut membangun tatanan internasional lebih damai dan lebih adil.

Menlu Retno membantah assessment itu. Ia menyatakan, kebijakan luar negeri Indonesia kini bisa disebut pro-people foreign policy—memprioritaskan perlindungan bagi WNI yang bekerja sebagai buruh migran di luar negeri. Retno membantah kebijakan ini dimotivasi narrow nationalism atau selfserving interest—nasionalisme sempit guna melayani diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan internasional lebih luas. Indonesia tetap asertif dalam politik luar negerinya.

Pada saat sama, perhatian dan energi Presiden Jokowi terfokus pada konsolidasi pemerintah agar dapat mempercepat pembangunan. Namun, kontestasi dan kegaduhan politik yang terus berlanjut menyisakan hanya sedikit ruang bagi Presiden untuk juga meningkatkan peran Indonesia di kancah internasional.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Nasional
PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com