Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teten Sebut Luhut yang Tunjuk Mantan Petinggi Freeport Jadi Staf Presiden

Kompas.com - 22/12/2015, 16:24 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengklarifikasi penunjukan Yuni Kusdinar menjadi Wakil Deputi I Kantor Staf Presiden. Yuni sebelumnya menjabat sebagai Vice President Government Relation PT Freeport Indonesia.

"Yuni Rusdinar adalah tenaga ahli utama untuk melakukan monitoring dan evaluasi, dan tidak pada posisi sebagai pengambil keputusan strategis," kata Teten di Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Teten mengatakan, Yuni menjadi Wakil Deputi I Kantor Staf Presiden karena diangkat oleh Kepala Staf Presiden sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Teten melanjutkan, Yuni sudah mundur dari PT Freeport Indonesia pada awal 2015.

Yuni aktif di Kantor Staf Presiden pada Agustus 2015 serta mendapat tugas sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya, dengan tugas pokok sebagai tenaga ahli utama pada deputi bidang pengendalian dan pengawasan program prioritas pemerintah.

"Karena itu, Yuni tidak ada konflik kepentingan ataupun hubungan apa pun dengan Freeport Indonesia," ucap Teten.

Keberadaan Yuni di Kantor Staf Presiden sempat dipertanyakan oleh Andi Arief, yang pernah menjadi anggota Staf Khusus Kepresidenan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Andi mencurigai, masuknya Yuni ke dalam Kantor Staf Presiden memiliki kaitan dengan kasus "papa minta saham" yang menyita perhatian publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com