Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara Setya Novanto Akui Aduan soal Sudirman Said ke Bareskrim Belum Lengkap

Kompas.com - 10/12/2015, 22:00 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Ketua DPR Setya Novanto, Firman Wijaya, membenarkan bahwa laporan terhadap Menteri ESDM Sudirman Said di Bareskrim Polri belum lengkap.

Hingga saat ini belum ada nomor laporan polisi yang membuktikan bahwa laporan sudah diterima oleh Bareskrim.

"Memang belum ada nomor laporan polisi, karena ada administrasi yang belum lengkap," ujar Firman, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/12/2015).

Meski demikian, Firman mengklaim bahwa laporan mengenai aduan sudah diketahui polisi. Adapun, persoalan administrasi akan diselesaikan secepatnya.

"Yang penting soal aduan sudah diterima. Hanya biar tidak bolak-balik saja," kata Firman.

Atas nama Setya Novanto, Firman melaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Bareskrim Polri. (Baca: Setya Novanto Laporkan Sudirman Said ke Polisi dengan Tuduhan Fitnah)

Sudirman diduga melakukan sejumlah pelanggaran hukum pasca-ramainya rekaman pembicaraan tentang PT Freeport Indonesia.

Sudirman Said dilaporkan dengan tuduhan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, dan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE). 

Saat dikonfirmasi, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan, polisi belum bisa menyimpulkan apakah yang dilaporkan itu masuk ke ranah pidana atau tidak.

Polisi kini, kata dia, masih melakukan pendalaman atas apa yang dilaporkan itu. Berbagai alat bukti dikumpulkan, juga mengumpulkan sejumlah saksi yang terkait dalam dugaan kasus ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com