"Standar VVIP itu yang diutamakan keselamatan, tahan peluru, jadi bukan kemewahan, kemegahan, tapi untuk keselamatan," kata Pramono, di kantor Setkab, Jakarta, Rabu (25/11/2015).
Pramono menegaskan, helikopter tersebut nantinya hanya dapat digunakan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan tamu-tamu kenegaraan. Pejabat setingkat menteri tidak dapat menggunakan helikopter tersebut kecuali ikut dalam rombongan Presiden.
"Para menteri tidak boleh ikut kecuali nebeng presiden," ungkapnya. (Baca: Daripada Beli Helikopter Italia, PT DI Ajukan Helikopter Ini untuk Jokowi)
Presiden Joko Widodo pada pertengahan tahun depan direncanakan tidak lagi menggunakan helikopter kepresidenan jenis lama, yakni Super Puma, produksi tahun 1980. TNI Angkatan Udara akan menggantinya dengan yang baru, yaitu Agusta Westland AW-101.
Helikopter AW-101 tercatat memiliki standar pengamanan modern, seperti perahu karet dan sarana bantalan udara yang mengembang seperti air bag (kantong udara) saat terjadi benturan.
Helikopter tersebut mampu mengangkut 13 penumpang dan memiliki kenyamanan serta ruang kabin yang lebih luas dibandingkan dengan helikopter Super Puma. (Baca: Luhut: Presiden Harus Pakai Pesawat yang Aman)
Helikopter kepresidenan jenis Agusta Westland AW-101 rencananya akan dioperasikan oleh Skuadron Udara 45 VVIP, yang berpangkalan di Lanud Halim. (Baca: Daripada Beli Helikopter Impor, Jokowi Disarankan Beli Super Puma Terbaru)
Selama ini, Skuadron Udara 45 yang dibentuk sejak tahun 2011 mengoperasikan lima helikopter Super Puma. Mereka sebelumnya tergabung dalam Skuadron Udara 17 VVIP yang mengoperasikan pesawat fixed wing dan rotary wing (helikopter).
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
