Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Pengawas Pelindo II Siap Bersaksi di Pansus

Kompas.com - 24/11/2015, 23:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Pengawas (Oversight Committee) Pelindo II menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada Pansus Pelindo II terkait perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT).

“Saya siap untuk dipanggil dan memberikan keterangan, karena memang tugas saya sebagai pengawas. Kalau orang mau tahu soal Pelindo II, ya panggil pengawasnya. Sekarang ini justru public opinionnya sepertinya mau diarahkan ke satu pihak,” kata Lin Che Wei, salah satu anggota komite pengawas Pelindo II, Senin (23/11/2015).

Ia juga mengatakan bahwa, jika ingin mendapatkan informasi yang seimbang, memang sudah seharusnya memanggil Komite Pengawas dan juga Komisaris Pelindo II. Karena secara prosedur tidak ada yang dilanggar dalam proses perpanjangan konsesi JICT,” ujarnya.

Komite Pengawas juga menekankan agar proses perpanjangan kontrak dilakukan secara transparan dan memberikan hasil yang terbaik untuk Pelindo II.

“Kami mengingatkan Pelindo agar mendapatkan harga optimum, dan harus ditawarkan secara baik. Pertimbangan dan concern Pelindo waktu itu adalah keberlangsungan pembangunan. Dan kami juga ingin menjaga agar pembangunan pelabuhan lain terlaksana dengan baik,” katanya.

Perpanjangan konsesi JICT dinilai telah berjalan secara transparan dan memberikan keuntungan yang paling optimal bagi kepentingan Pelindo II dan Indonesia.

Sebagai contoh, kepemilikan saham Pelindo II di JICT kini menjadi mayoritas (51%). Pelindo juga mengantongi pendapatan dari sewa JICT senilai 85 juta dollar AS, naik dua kali lipat daripada kontrak sebelumnya.

Pelindo II juga tidak perlu membayar biaya technical know how sampai tahun 2019 yang besarnya mencapai 41,3 juta dollar AS. Dari perpanjangan ini, Pelindo II mendapat pembayaran uang muka senilai 215 juta dollar AS yang dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur pelabuhan lainnya. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com