Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tunjuk Sejumlah Menteri untuk Tangani Kerja Sama dengan Luar Negeri

Kompas.com - 23/11/2015, 16:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk sejumlah menteri untuk fokus menangani kerja sama dengan luar negeri. Pembagian tanggung jawab dilakukan untuk mempercapat penentuan solusi saat ada kendala dan menghindari tumpang tindih penanganannya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/11/2015), mengungkapkan, Presiden Jokowi menunjuk Menteri ESDM Sudirman Said untuk jadi menteri penghubung dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil untuk jadi penghubung dengan Jepang. Menteri BUMN Rini M Soemarno jadi menteri penghubung dengan China.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ditunjuk jadi penghubung dengan Amerika Serikat dan negara lain di benua Amerika.

Dalam pelaksanaannya, Susi akan berbagi tugas dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Menteri yang jadi penghubung dengan negara-negara di kawasan Eropa dipercayakan kepada Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan penghubung dengan India dipercayakan kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan ditunjuk menjadi penghubung dengan Singapura, dan penghubung dengan Malaysia dipercayakan kepada Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman ditunjuk menjadi penghubung Indonesia dengan Thailand dan Vietnam serta negara ASEAN di luar Singapura dan Malaysia.

Lalu, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf juga mendapat tugas menjadi penghubung dengan Korea Selatan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mendapat tugas menjadi penghubung antara Indonesia dengan Taiwan dan Hong Kong.

"Apabila ada persoalan berkaitan dengan investasi dan perizinan dengan negara-negara itu, maka menteri-menteri ini yang akan menanganinya," ucap Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com