Ini Wilayah Paling Rawan Politik Uang Saat Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron memprediksi, dalam dua minggu ke depan, pilkada akan lebih ekspansif, terutama dalam konteks politik uang.

"Bulan sebelumnya kampanye dianggap sangat sepi. Nah, kita bayangkan ke depan akan ekspansif, termasuk juga dalam konteks uang," kata Daniel di Media Center Bawaslu Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2015).

Daniel memaparkan, dari hasil temuan Bawaslu hingga Selasa (17/11/2015) kemarin, dari sembilan daerah yang mengadakan pemilihan gubernur, Bengkulu adalah daerah yang TPS-nya paling rawan politik uang, yaitu 1.102 TPS.

Adapun secara berurutan, TPS yang paling rawan politik uang adalah Kepulauan Riau (986 TPS), Kalimantan Utara (819 TPS), Sulawesi Utara (712 TPS), dam Sumatera Barat (425 TPS).

Menurut Daniel, indikator kerawanan dalam TPS adalah daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, daerah dengan aksesibilitas informasi dan transportasi minim, serta daerah dengan pertumbuhan penduduk tidak wajar.

Selain itu, indikator kerawanan termasuk untuk daerah bencana alam, daerah yang kultur sosialnya sering terjadi konflik dan kekerasan, daerah yang daftar pemilih tetapnya lebih tinggi dari jumlah penduduk, dan daerah langganan kecurangan pemilu.

Sementara itu, dari 260 kabupaten/kota yang ikut serta dalam pilkada serentak 9 Desember 2015, sedikitnya ada dua daerah yang dinilai rawan dalam aspek politik uang dan tiga daerah yang cukup rawan.

Menurut Daniel, daerah yang paling rawan adalah Sulawesi Tengah dengan variabel Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 3,5 atau masuk kategori rawan dan Jawa Barat (3,3).

Sementara itu, tiga daerah yang cukup rawan politik uang yaitu Banten (3,0), Kalimantan Utara (3,0), dan Nusa Tenggara Barat (3,0).

Daniel menuturkan, tingginya variabel politik uang akan menyebabkan makin tingginya potensi pemberian uang atau materi lainnya menjelang dan pasca-pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta kerawanan keterlibatan aparatur negara.

Karena itu, menurut Daniel, pihaknya akan melakukan antisipasi di tingkat hulu.

Salah satunya dengan memperketat administrasi kampanye minimal dengan menghindari adanya pergerakan-pergerakan tim kampanye yang membabi buta dan jor-joran.

Di samping itu, Daniel menambahkan, akan dilakukan pula pengawasan ketat serta bekerja sama dengan pihak keamanan.

"Secara teknis bisa kita siasati dengan pengawasan yang berbasis seperti pagar betislah," kata Daniel.