Antisipasi Tumpang Tindih Regulasi, Kemenkumham Latih Tenaga Perancang Undang-undang

"Ini sesuai amanat Undang-Undang No 12 Tahun 2011, jadi Kemenkumham itu sebagai koordinator dalam pembentukan peraturan perundang-undangan," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, seusai membuka kegiatan pelatihan di Manhattan Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2015).

Menurut dia, setiap pembentukan peraturan atau undang-undang, seharusnya melibatkan tenaga ahli yang berkompeten dan berintegritas.

Tujuannya, agar terjadi proses harmonisasi antara undang-undang yang sejajar atau yang lebih tinggi, sehingga tidak bertabrakan.

Tenaga perancang diharapkan dapat memastikan sejak awal draf undang-undang, tidak berlawanan dengan konstitusi Undang-undang Dasar 1945.

Selain itu, tidak bertentangan dengan ideologi bangsa, sesuai dengan naskah akademik, dan tidak berlawanan dengan undang-undang yang dikeluarkan lembaga terkait.

"Kalau ini bisa berjalan baik, harmonisasi kita bisa berjalan baik, proses perundang-undangan bisa lebih cepat diselesaikan," kata Yasonna.

Pelatihan tersebut khususnya diikuti oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham.

Adapun, pembicara dalam pelatihan tersebut seperti, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan pakar hukum tata negara Saldi Isra.