Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Minta Sudirman Sebut Politisi yang Catut Nama Jokowi ke Freeport

Kompas.com - 11/11/2015, 15:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

TOKYO, KOMPAS.com — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said membuka nama politisi yang disebutnya mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

"Tinggal disebut saja, Pak Sudirman enggak usah bingung. Siapa yang mencatut nama Presiden dan Wapres tinggal disebut saja," kata Muzani di sela-sela kunjungan kerjanya di Tokyo, Rabu (11/11/2015).

Muzani menilai, jika benar nama Presiden dan Wapres dicatut oleh tokoh politik, taruhannya adalah kredibilitas Pemerintah Indonesia. (Baca: Sudirman Said Pernah Singgung soal "Politisi Kuat" Saat Rapat dengan Komisi VII DPR)

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Menteri ESDM untuk menutup-nutupi nama tersebut jika memang mengetahuinya.

"Siapa dan dari mana tinggal dibuka saja," ujarnya. (Baca: Nasdem Minta Menteri ESDM Ungkap Tokoh Politik yang Jual Nama Jokowi ke Freeport)

Muzani pun meminta perpanjangan kontrak Freeport ini tidak perlu dijadikan polemik. Seharusnya, pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, bukan mengeluarkan komentar di media yang menimbulkan kontroversi.

"Supaya betul-betul clear tidak saling tuduh. Persoalan in di-clear-kan saja, tak usah melempar-lempar dan seolah menjadikan ini problem," ucap dia.

Sudirman sebelumnya menyebutkan adanya tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Jokowi-JK kepada Freeport.

Pencatutan nama Presiden dan Wapres dilakukan agar kontrak Freeport bisa segera diberikan. (Baca: Menteri ESDM: Ada "Politisi Kuat" yang Catut Nama Presiden dan Wapres ke Freeport)

"Seolah-olah Presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu," ujar Sudirman Said seperti dikutip dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV dan dikutip Kompas, Selasa (10/11/2015).

Namun, dia mengaku tak bisa menyebut siapa politisi yang coba menjual nama dua pimpinan tertinggi Indonesia itu. Hanya, Sudirman mengatakan bahwa orang itu cukup terkenal.

JK, tutur dia, tahu persis siapa orang yang coba menyeret-nyeret nama dua petinggi tersebut. (Baca: Sudirman Said: Nama Dicatut ke Freeport, Presiden Bilang "Ora Sudi...")

"Keduanya (Presiden dan Wapres) sangat marah. Pak Jokowi mengatakan, 'ora sudi'. Ora sudi kan ungkapan Jawa yang sangat dalam. Begitu pun Wakil Presiden. 'Ini orang kurang ajar dan saya tahu orang itu siapa,' kata Wapres. Jadi, Wapres sudah menduga," ujarnya.

Sudirman mengaku mengetahui semua tindakan licik tokoh-tokoh politik di balik percobaan perpanjangan kontrak Freeport. Sebab, Freeport menceritakan secara rinci permintaan tokoh-tokoh politik tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com