Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jepang Protes soal Kereta Cepat, Ini Penjelasan Ketua DPR

Kompas.com - 11/11/2015, 09:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR RI Setya Novanto meminta Jepang tak terlalu kecewa dengan keputusan Pemerintah Indonesia yang lebih memilih China sebagai rekanan pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dia menjanjikan Jepang bisa berinvestasi dalam proyek-proyek lainnya, yang nilainya justru lebih besar.

"Kita beri harapan investasi tak hanya Jakarta-Jabar, tapi sampai ke Surabaya, Kalimantan, dan daerah lain," kata Setya Novanto, di Tokyo, Rabu (11/11/2015) pagi.

Hal itu disampaikan Setya Novanto seusai bertemu dengan Majelis Rendah dan Majelis Tinggi Parlemen Jepang. Dalam dua pertemuan itu, baik Majelis Rendah maupun Majelis Tinggi Jepang menyampaikan kekecewaannya atas keputusan Indonesia yang lebih memilih China sebagai rekanan. (Baca: Kepada DPR, Jepang Mengaku Kecewa Kalah Proyek Kereta Cepat)

"Saya katakan, mari menuju ke depan. Masih banyak investasi jangka panjang, selain kereta api. Hal yang berkaitan dengan ekonomi, budaya, turisme, dan sebagainya," kata politisi Partai Golkar ini.

Da meyakini bahwa hubungan Indonesia-Jepang ke depannya akan lebih baik. Apalagi, Indonesia juga sudah memberlakukan bebas visa bagi wisatawan Jepang. Rencananya, menyambut bebas visa ini, Ketua Liga Parlemen Jepang-Indonesia Toshiro Nikai akan membawa 1.000 pengusaha, politisi, dan birokrat dari Jepang untuk datang ke Indonesia.

"Nah, ini tentu kerja sama yang sangat menarik, kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia-Jepang atau parlemen Indonesia-Jepang bisa lebih dibangun bersama," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com