Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada DPR, Jepang Mengaku Kecewa Kalah Proyek Kereta Cepat

Kompas.com - 10/11/2015, 20:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis

TOKYO, KOMPAS.com — Parlemen Jepang menyatakan kekecewaannya terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimenangi oleh China.

Parlemen Jepang menyampaikan kekecewaannya itu saat menerima delegasi DPR RI dalam pertemuan tertutup di Kompleks Parlemen Jepang, Tokyo, Selasa (10/11/2015) sore.

Delegasi dari Indonesia dipimpin langsung oleh Ketua DPR Setya Novanto dan terdiri dari 11 orang anggota.

Secara terpisah, mereka menemui Speaker of the Representatives House (Majelis Rendah Jepang) dan Speaker of the Representatives Councillors (Majelis Tinggi Jepang).

"Dalam dua pertemuan itu, yang muncul ada kekecewaan Jepang terhadap Indonesia atas proyek kereta cepat," kata Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis.

Fary mengungkapkan, kekecewaan parlemen Jepang ini disebabkan proses yang tidak transparan. Semula, kata dia, Pemerintah Indonesia sudah memutuskan menunda siapa pemenang proyek itu.

Namun, tak lama kemudian, tiba-tiba Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang proyek memutuskan bahwa China-lah yang memenangi proyek tersebut.

"Pemerintah seperti tidak konsisten," ucap dia.

Ketua Parlemen Majelis Tinggi Jepang Masaaki Yamazaki sempat bertanya kepada delegasi DPR yang hadir, apa yang menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam memilih rekanan pembangunan kereta cepat.

Fary yang diberi kesempatan untuk menjelaskan pun menjawab bahwa pemerintah sangat memperhatikan faktor keamanan.

"Ketua Majelis Tinggi pun mengatakan (kereta cepat Jepang) tidak pernah ada kecelakaan selama 40 tahun," ujar Fary.

Fary pun meminta parlemen Jepang agar mereka tidak kapok untuk berupaya terus membangun kerja sama dengan Indonesia. Ke depannya, kata dia, akan banyak proyek lain, termasuk kereta cepat yang akan dikerjakan.

"Saya menyatakan bahwa sistem perencanaan sudah masuk tuh, untuk Jakarta-Surabaya bisa dipercepat. Lalu, ada Sulawesi, Kalimantan, dan Papua juga. Itu lebih panjang dari Jakarta-Bandung," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com