Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Silaturahmi Bertukar Pengetahuan Demokrasi India - Indonesia

Kompas.com - 03/11/2015, 17:07 WIB
advertorial

Penulis


Kunjungan kenegaraan jangan dianggap hanya sekedar jalan-jalan belaka, tetapi kunjungan kenegaraan merupakan cara untuk mempererat hubungan antara dua buah negara. Makanya, kunjungan kenegaraan perlu dilakukan dan harus terus menerus.

Hari ini (3/11) Wakil Presiden (Wapres) India Mohammad Hamid Ansari berkesempatan mengunjungi "Rumah Rakyat" Indonesia. Kedatangan Wapres India bersama 16 orang delegasinya disambut oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan beserta para pimpinan MPR lainnya, Oesman Sapta, Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, dan EE Mangindaan. Acara tersebut berlangsung di Ruang Delegasi Nusantara IV, Komplek MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Pada kunjungan kenegaraan tersebut, Zulkifli Hasan mengharapkan dapat mempererat hubungan parlemen kedua negara, saling mendukung proses demokrasi dan menjembatani hubungan masyarakat Indonesia dan India agar lebih dekat lagi. Selain ini, kunjungan Wapres yang juga Ketua Majelis Tinggi India tersebut adalah sarana bertukar pengetahuan tentang demokrasi yang ada di kedua negara.

"Kami juga bertukar pengetahuan bagaimana demokrasi di Indonesia dan bagaimana di India. Mirip, walaupun sedikit berbeda tetapi tujuannya tetap sama yaitu mengembangkan proses demokrasi," ujar Zukifli Hasan.

Bekerja sama memakmurkan masyarakat

Selain bertukar pengetahuan tentang demokrasi di masing-masing negara, kunjungan Wapres India ke Gedung MPR Ri juga membahas soal bagaimana menmukan solusi memakmurkan masyarakat. Salah satu yang ikut dibahas adalah kerja sama antar negara India-Indonesia, yaitu impor dan ekspor.

"Parlemen India dan Indonesia mendukung program pemerintah yang bertujuan memakmurkan masyarakat masing-masing, misalnya rencana menjadikan India sebagai alternatif impor sapi, kerja sama kebudayaan, ekspor berupa batubara, minyak sawit dan lain-lain. Diharapkan semakin kuat dan lebih bagus hubungan yang akan datang. Untuk targetnya, MPR hanya mendukung semua keputusan ada di Pemerintah," tutup Zulkifli Hasan. (adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com