Sepakat dengan KMP, PDI-P Minta PMN Direalokasi dari RAPBN

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan meminta pemerintah mengubah postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

PDI-P mengaku mendengar banyak masukan bahwa penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 34,3 triliun kepada badan usaha milik negara terlalu besar.

PDI-P berpandangan, dana sebesar itu harusnya dapat direalokasikan untuk program kerakyatan secara langsung seperti pembangunan jalan di desa-desa, perbaikan saluran irigasi, bendungan, dan perbaikan rumah kurang layak huni.

"Aspirasi pro rakyat tersebut sangat baik. Karena itulah PDI-P setuju agar PMN tidak perlu dialokasikan pada APBN 2016. Jangan sampai BUMN justru berebut alokasi anggaran dengan rakyat," kata anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI-P Andreas Eddy Susetyo, dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10/2015).

Andreas mengatakan, persoalan pokok terkait RAPBN 2015 yang masih mengganjal saat ini, hanya mengenai PMN saja. (baca: PAN Pastikan Dukung RAPBN 2016)

Di luar itu, dia meyakini bahwa semua fraksi akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga APBN dapat disetujui tepat waktu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto membenarkan bahwa partainya menginginkan realokasi dana PMN tersebut. (baca: Ketua Badan Anggaran: KMP sepertinya Menolak RAPBN 2016)

"PDI-P sangat memahami garis kebijakan politik anggaran Presiden Jokowi yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Dalam situasi kebakaran hutan, musim kering yang begitu panjang, dan tantangan Pemerintah untuk memperbanyak program padat karya, maka usulan realokasi dana PMN tersebut sangat realistis," kata Hasto.

Permintaan PDI-P ini serupa dengan permintaan dari partai oposisi, yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

KMP mengadakan rapat terkait RAPBN 2016 pada Rabu (28/10/2015) malam.

Seusai pertemuan, Ketua Presidium KMP Aburizal Bakrie menyatakan RAPBN 2016 tidak pro rakyat. Dia khawatir pengesahan RAPBN ini tak bisa tepat waktu.

KMP menyoroti beberapa hal, misalnya, anggaran yang diajukan pemerintah untuk sektor kehutanan dan pertanian pada R-APBN 2016 relatif kecil.

Hal itu tidak sebanding dengan penyertaan modal negara (PMN) yang ditujukan kepada BUMN. (Baca: Aburizal: KMP Anggap R-APBN 2016 Kurang Pro-Rakyat)

Namun, anggota Banggar dari Fraksi Nasdem Johnny G Platte, justru mencurigai KMP hendak menyadera RAPBN 2016 karena ingin menyisipkan dana aspirasi daerah pemilihan, yang sebelumnya pernah ditolak pemerintah.

Menurut dia, dana aspirasi kali ini dikemas dengan aturan bahwa DPR bisa mengusulkan dana alokasi khusus (DAK). (Baca: Nasdem: KMP Ingin Sisipkan Dana Aspirasi, RAPBN 2016 Bisa Disandera)