Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korban Meninggal akibat Kabut Asap Akan Diberi Santunan Rp 15 Juta

Kompas.com - 27/10/2015, 21:50 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, korban meninggal karena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) atau akibat terdampak kabut asap dapat diberi santunan kematian dengan indeks Rp 15 juta. Ini sesuai Peraturan Menteri Sosial (Permensos).

Syaratnya yaitu jika laporan kematian disertakan dengan surat keterangan rumah sakit atau Dinas Kesehatan.

"Saya sudah menyerahkan saat saya ke Palangkaraya termasuk yang di Sampit. Besok saya akan ke Pekanbaru, insya Allah besok juga akan saya serahkan. Kemudian ke Palembang dan Jambi," tutur Khofifah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (27/10/2015) malam.

Khofifah juga berterima kasih jika ada pihak yang memberitahukan bahwa ada korban meninggal akibat kabut asap yang belum terdata atau tersampaikan.

Ia juga memastikan bahwa stok logistik di semua kabupaten, kota, dan provinsi terdampak asap dapat tersalurkan dengan baik. Monitoring juga telah dilakukan sejak pertengahan Agustus lalu.

"Meskipun ada dampak kabut asap dengan ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) tinggi, saya tidak mendengar ada kelaparan," ucapnya.

Khofifah memaparkan, jika kepala daerah sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Darurat, maka stok cadangan beras hingga 100 ton dapat dikeluarkan. Jika jumlah tersebut masih kurang, maka dapat diambil dari stok pemerintah provinsi yang 200 ton.

Belum berhenti sampai di situ, Mensos juga menyediakan stok cadangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan darurat di kabupaten, kota, atau provinsi yang terkena kabut asap.

"Satu itu sudah dari pertengahan Agustus," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com