Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Koordinasi dengan Menko Polhukam Lebih Enak

Kompas.com - 27/10/2015, 20:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kesehatan Nila F Moeloek tak mempermasalahkan ketidakhadiran Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam kunjungan ke daerah yang terdampak kabut asap. Sebab, kata dia, sudah ada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang mengoordinasi kementerian teknis dan instansi terkait.

"Ada baiknya setelah koordinasi dengan koordinatornya Menko Polhukam lebih enak lagi," kata Nila kepada Kompas.com, di sela-sela peninjauan kabut asap, di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (27/10/2015).

Kunjungan ke Palembang dan Jambi ini dipimpin oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Selain Nila, Luhut didampingi Ketua DPR Setya Novanto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei.

Ada pula Menteri Pendidikan Anies Baswedan yang sudah terlebih dahulu berada di Jambi. Nila mengakui, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Sosial secara struktural memang berada di bawah naungan Menko PMK. Namun, ketika menjalankan tugasnya dalam penanganan kabut asap ini, koordinasi bisa dilakukan dengan Menko Polhukam.

Nila pun memuji sosok Luhut yang merupakan purnawirawan jenderal TNI itu dalam mengoordinasi kementerian dan instansi mengatasi kabut asap.

"Kekuatan sipil ditambah kekuatan ABRI jadi lebih kuat. Jadi lebih bisa lintas sektoral dengan BNPB dan lain sebagainya," ucap dia. (Baca: Walhi Pertanyakan Kinerja Puan dalam Atasi Dampak Bencana Asap)

Kendati demikian, Nila membantah jika dia dikatakan tidak pernah berkoordinasi dengan Menko PMK dalam penanganan dampak kabut asap. Meski Puan tak pernah turun langsung ke daerah, tetapi komunikasi terus dibangun melalui rapat terbatas di Jakarta hingga sambungan telepon.

"Jadi yang bergerak memang kita (kementerian teknis), tapi koordinasi tetap," ujarnya. (Baca: Menkes Akui Menko Puan Tak Pernah Turun ke Daerah Asap)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com