Kalla: Kalau Anggaran DPR Ditambah, Rakyat Kecil Bagaimana?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap Dewan Perwakilan Rakyat bersikap bijaksana di tengah kondisi perekonomian yang sulit ini.

Hal tersebut disampaikan Kalla menanggapi langkah DPR yang meminta tambahan anggaran Rp 740 miliar untuk dialokasikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

Menurut Kalla, anggaran yang dimiliki negara terbatas untuk usulan tambahan anggaran tersebut.

"Mau minta juga anggaran kita terbatas dalam kondisi begini, jadi DPR saya yakin akan bijaksana juga. Kalau DPR ditambah, rakyat kecil bagaimana?" kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/10/2015).

Wapres pun menekankan bahwa pembangunan infrastruktur untuk masyarakat lebih penting dibandingkan dengan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan anggota Dewan.

"Harus bijaksana lah. Saya kira teman-teman di DPR sangat bijaksana untuk tidak seperti itu," ucap Kalla.

Seperti diberitakan Kompas, Dewan Perwakilan Rakyat meminta tambahan anggaran Rp 740 miliar untuk dialokasikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Hal ini telah disepakati dalam pembahasan panitia kerja yang melibatkan Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan.

Anggaran tersebut dikategorikan sebagai belanja prioritas. Namun, belum ada kejelasan mengenai programnya.

Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, menyampaikan hal itu di Jakarta, Minggu (25/10). Roy menduga anggaran itu untuk keperluan pembangunan gedung.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan, ada kesepakatan mengenai tambahan anggaran untuk DPR sebesar Rp 740 miliar.

Askolani mengaku tidak mengetahui peruntukannya. Sebab, sesuai ketentuan, detail penggunaan anggaran dibahas Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, bukan oleh Badan Anggaran DPR.

DPR memiliki rencana untuk menata kompleks parlemen, terdiri atas tujuh proyek. Total anggarannya diperkirakan Rp 1,6 triliun, yang akan dikerjakan bertahap selama beberapa tahun mendatang.

Semula, DPR akan memasukkan usulan anggaran Rp 600 miliar sampai Rp 700 miliar dalam RAPBN 2016 untuk pembangunan gedung baru, khususnya ruang kerja anggota DPR dan alun-alun demokrasi.

Namun, setelah mendapat kritik deras dari masyarakat, usulan ini akhirnya tak diakomodasi dalam RAPBN 2016. Menjelang akhir pembahasan RAPBN 2016, DPR tiba-tiba mengusulkan anggaran senilai Rp 740 miliar dan akhirnya mendapatkan alokasi tersebut.