"Prihatin, Respons Pemerintah Tangani Konflik di Aceh Singkil Tak Secepat Tolikara"

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia, Henrek Lora, menyayangkan respons pemerintah dalam menangani konflik di Aceh Singkil yang tidak secepat penanganan konflik di Tolikara, Papua.

"Kenapa respons pemerintah tidak sama persis dengan yang terjadi di Tolikara? Di Singkil terlambat," ujar Henrek dalam acara diskusi bertajuk 'Tolikara, Aceh Singkil, Cukup Sudah" di Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Ia melihat, saat konflik di Tolikara terjadi, para pejabat negara beramai-ramai datang ke sana. Namun, pada konflik Aceh Singkil, hanya Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti yang hadir. (baca: HKBP Minta Pemerintah Segera Buat Aceh Singkil Kondusif)

"Kapolri juga tidak mengunjungi pengungsi," ujarnya.

Henrek menyarankan agar Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap jajarannya. Ia melihat adanya distribusi informasi yang tidak baik di balik penanganan konflik Aceh Singkil yang menurutnya lambat. (baca: PGI Kecewa Konstitusi Tak Berdiri Tegak di Aceh Singkil)

"Presiden harus evaluasi pembantu-pembantunya kenapa distribusi informasi tidak begitu baik sehingga penanganan di Tolikara dan Singkil berbeda," kata Henrek.

Dalam kesempatan sama, Peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina, Ihsan Ali fauzi mengaku sedih dan prihatin dengan penangananan konflik yang berbeda di dua daerah tersebut. Ia menduga, ada faktor 'Papua' di situ.

"Saya kira ada faktor Papua. Papua ini hotspot. Sepertinya kalau ada yang tidak beres di Papua, negara berada dalam kondisi ketegangan," tutur Ihsan. (baca: Kapolri: Dua Orang Penyebar SMS Provokatif di Aceh Singkil Masih Anak-anak)

Bentrokan antarwarga di Aceh Singkil terjadi di Desa Suka Makmur dan di Desa Kedangguran, Kecamatan Simpang Kanan.

Peristiwa itu menyebabkan Gereja HKI dibakar, seorang warga tewas tertembak, dan empat warga mengalami luka-luka. (baca: Dianggap Lalai, Kapolres Aceh Singkil Dicopot)

Peristiwa itu dipicu sejumlah ormas yang mendesak pemerintah setempat menutup gereja yang tidak berizin pada 6 Oktober dan 8 Oktober.

Pemerintah daerah pun menyepakati untuk menutup 10 gereja yang tidak berizin pada 19 Oktober. Namun, ada sejumlah pihak yang tidak sabar. (baca: Kepada JK, FKUB Papua Minta Gereja Kembali Dibangun di Aceh Singkil)

Ormas yang ada di wilayah itu meminta pemerintah menutup gereja dengan landasan kesepakatan warga Muslim dan Nasrani pada 1979 yang dikuatkan musyawarah pada 2001.

Berdasarkan kesepakatan itu, di Aceh Singkil disetujui berdiri satu gereja dan empat undung-undung (tempat ibadah). Saat ini, ada 23 tempat ibadah dan gereja di wilayah itu.

Belakangan, Satpol PP Aceh Singkil pada Senin (19/10/2015), membongkar 10 gereja tak berizin di kabupaten itu. Sebanyak 13 gereja lainnya diminta mengurus izin sesegera mungkin ke pemerintah. (baca: Satpol PP Bongkar 10 Gereja Tak Berizin di Aceh Singkil)

Adapun di Tolikara, masjid dan kios yang terbakar kembali dibangun. Masjid Baitul Muttaqin dibangun di atas tanah Koramil Tolikara.