Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung Tegaskan Belum Ada Tersangka di Kasus Korupsi Bansos Sumut

Kompas.com - 22/10/2015, 21:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Amir Yanto menegaskan bahwa belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Sumatera Utara.

"Sampai sekarang kasus Bansos Sumut, tim penyidik belum menetapkan tersangka. Nanti kalau ada pasti kami beritahukan," ujar Amir di kantornya, Kamis (22/10/2015).

Saat ditanya soal pernyataan eks Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa dirinya sudah jadi tersangka dalam kasus korupsi Bansos, Amir mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

Amir menegaskan, saat ini tim penyidik tengah memeriksa saksi-saksi, yakni penerima dana Bansos. Mereka tersebar di 31 kabupaten di Sumatera Utara.

"Sekarang sudah hampir 300 orang saksi untuk mencari orang yang bertanggung jawab siapa yang melakukan, siapa yang menikmati uangnya. Makanya tunggu saja hasil dari tim penyidik," ujar dia.

Amir juga tidak dapat memastikan apakah tersangka sudah bisa ditetapkan setelah pemeriksaan saksi-saksi. Dia meminta publik bersabar.

Keterangan Gatot

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor hari ini, Gatot mengaku terkejut dengan adanya surat panggilan permintaan keterangan untuk pelaksana tugas Sekretaris Daerah Pemprov Sumut Sabrina dan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut Ahmad Fuad Lubis, untuk diperiksa tanggal 19 atau 20 Maret 2015, karena telah mencantumkan namanya sebagai tersangka. Ia kemudian meminta Sabrina dan Fuad untuk memenuhi panggilan tersebut.

Atas dasar itu pula Gatot meminta Patrice Rio Capella yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Nasdem untuk meminta kejelasan ke Jaksa Agung Muhammad Prasetyo atas status tersangka dirinya.

"Saya belum pernah diperiksa tapi saya sudah jadi tersangka. Tolonglah disampaikan duduk permasalahannya kepada Jaksa Agung," ujar Gatot. (Baca: Gatot Pujo Minta Patrice Rio Jadi Perantara ke Jaksa Agung Prasetyo)

Meski demikian, Prasetyo membantah pernah dilobi Rio Capella untuk mengamankan perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial di Pemprov Sumut.

"Tidak ada, tidak ada, tidak ada saya bicara kasus-kasus dengan Rio Capella!" ujar Prasetyo. (Baca: Jaksa Agung: Saya Tidak Bicara Kasus dengan Rio Capella)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com