Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi IV Usul Bentuk Pansus Kebakaran Hutan

Kompas.com - 10/10/2015, 15:22 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengusulkan agar DPR membentuk panitia khusus untuk mengatasi kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Pansus itu nantinya akan mengoordinasikan kinerja panitia kerja yang sebelumnya telah dibentuk Komisi II dan Komisi IV.

"Saya usulkan agar sebaiknya dibentuk pansus agar dapat bekerja lebih optimal," kata Herman saat diskusi bertajuk "Asap Makin Pekat, Pembakar Kita Sikat" di Jakarta, Sabtu (10/10/2015).

Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy sebelumnya menyatakan, Komisi II sepakat membentuk Panja Asap lantaran pemerintah tak kunjung menetapkan musibah itu sebagai bencana nasional.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi menuturkan, Komisi IV juga telah membentu Panja Perusakan Lingkungan Hidup sebagai bentuk pengawasan atas aksi pembakaran hutan dan lahan. Herman mengatakan, kasus kebakaram hutan dan lahan tersebut seharusnya sudah dapat dikategorikan sebagai bencana luar biasa. Sebab, asap yang ditimbulkan akibat kebakaram itu telah mencapai negara-negara tetangga Indonesia.

Ia menambahkan, pemerintah daerah saat ini tidak siap dalam menghadapi kasus seperti ini. Sehingga, dibutuhkan respons yang cepat dari pemerintah pusat untuk mengatasinya. Jika kasus kebakaran ini tak kunjung diatasi, maka jumlah masyarakat yang menjadi korban akan semakin bertambah.

"Situasi ini harus direspons pemerintah dan negara tanpa mengurangi apresiasi dalam bentuk waterbombing yang sudah diterjunkan pasukan dari TNI/Polri. Dari sisi lain, negara memperbolehkan negara lain memberikan bantuan kemanusiaan," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPD RI dari Riau Abdul Gafar Usman mengatakan, pemerintah akan mempertaruhkan wibawanya jika tak mampu menyelesaikan persoalan ini. Untuk itu, ia mendesak agar pemerintah menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan.

"Kalau ada gejala pelanggaran hukum kita tindak," tegasnya.

Lebih jauh, ia meminta agar pemerintah belajar dari Jepang dalam mengatasi bencana. Ia mengatakan, Jepang selama ini dikenal sebagai negara yang rawan dengan bencana tsunami. Pemerintah Jepang lantas memberdayakan para ilmuwannya untuk membuat alat deteksi dini untuk mencegah terjadinya korban yang lebih besar jika tsunami terjadi.

"Sekarang kita punya banyak ahli, kenapa enggak bisa mengatasi masalah asap ini," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com