Mantan Ketua MK Sayangkan jika Revisi UU Malah Memperlemah KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menyayangkan jika revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi justru memperlemah institusi KPK. Menurut dia, revisi seharusnya memperbaiki untuk memperkuat KPK.

"Kalau sifatnya memperbaiki ya tidak apa-apa, tapi kalau memperlemah ya itu disayangkan," ujar Jimly, saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2015).

Menurut Jimly, pembuat draf seharusnya bisa membuat revisi yang sesuai dengan kebutuhan KPK. Ia meminta agar revisi tersebut semakin memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

"Ya kita serahkan saja pada orang-orang politik. Asal semangatnya memperbaiki tidak apa, tapi kalau semangatnya memperlemah itu sayang, mestinya diperbaiki," kata Jimly.

Sebelumnya, sebanyak enam fraksi di DPR mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK saat rapat Badan Legislasi DPR, Selasa (6/10/2015). Keenam fraksi itu adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, Fraksi Hanura, Fraksi PKB dan Fraksi Golkar.

Beberapa poin revisi yang menjadi perhatian, antara lain, KPK diusulkan tak lagi menyelidik dan menyidik perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. KPK juga dilarang menangani perkara yang nilai kerugian negaranya di bawah Rp 50 miliar.

Selain itu, KPK diusulkan hanya memiliki masa kerja selama 12 tahun.Fungsi pendidikan antikorupsi pada KPK juga diusulkan dihilangkan.

Ada juga usulan bahwa hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri, Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang boleh menjadi pegawai KPK.