PBNU Dapat Bocoran, ISIS Berencana Sebarkan Jaringan ke Asia hingga 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj menyebutkan bahwa Negara Islam Irak Suriah (ISIS) memiliki target untuk menyebarkan jaringannya ke seluruh Asia pada 2017. Kemudian pada 2022, ISIS menargetkan berdirinya suatu pusat pemerintahan Islam untuk seluruh dunia.

"Saya mendengar bocoran, ISIS akan menyebarkan jaringannya ke seluruh Asia, targetnya 2017. Pada 2022, sudah berdiri khalifah sebagai sentral pemerintahan Islam di seluruh dunia, itu targetnya 2022," kata Said dalam konferensi pers di Kantor PBNU Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Konferensi pers ini digelar PBNU terkait rencana organisasi Islam tersebut memperingati 22 Oktober sebagai hari santri nasional. Menurut Said, peringatan hari santri nasional bisa meningkatkan semangat kebangsaan umat Islam. Peningkatan semangat kebangsaan ini dinilainya penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, termasuk menghadapi gerakan radikalisme semacam ISIS.

"Melihat tantangan seperti ini, kita harus kembali kepada jati diri kita, Tanah Air harus dijaga, NKRI sudah final," sambung Said.

Untuk menghadapi globalisasi yang ekstrim, lanjut dia, warga negara Indonesia, khususnya umat Islam harus memiliki prinsip yang mengedepankan jati diri bangsa.

"Kepribadian muslim yang menyinergikan semangat Islam dengan semangat kebangsaan," ujar Said.

Lebih jauh, Said menyampaikan bahwa 22 Oktober tepat dijadikan hari santri nasional karena peran santri begitu menonjol dalam memperjuangkan kemerdekaan pada 22 Oktober 1945. Ketika itu, Kiai Hasyim Asy'ari mengumumkan fatwanya yang disebut sebagai Resolusi Jihad.

Resolusi Jihad yang lahir melalui musyawarah ratusan kiai dari berbagai daerah tersebut merespon agresi Belanda kedua. Resolusi itu memuat seruan bahwa setiap muslim wajib memerangi penjajah. Para pejuang yang gugur dalam pemerangan melawan penjajah pun dianggap mati syahid.

Sementara itu, mereka yang membela penjajah dianggap patut dihukum mati. Said juga menyampaikan bahwa dengan atau tanpa persetujuan pemerintah, PBNU akan tetap merayakan 22 Oktober sebagai hari santri nasional. PBNU telah merencanakan sejumlah acara dalam rangka perayaan hari santri tersebut.

"Ada pengakuan resmi negara atau tidak, agenda memperingati resolusi jihad akan berjalan dan kita harapkan pemerintah putuskan itu hari santri nasional. Kalau tidak keburu waktunya, butuh analisis, rapat di istana, kita tetap akan mengadakan peringatan yang memperingati resolusi jihad tanggal 22 Oktober," tutur Said.

Kendati demikian, menurut Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, Presiden Joko Widodo telah setuju menetapkan 22 Oktober sebagai hari santri nasional. Penetapan hari santri nasional tinggal menunggu proses di Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Ia juga menyampaikan bahwa PBNU telah meminta penetapan hari santri nasional ini Presiden Joko Widodo.

Dalam pertemuan itu, menurut Helmy, Presiden menyatakan setuju atas usulan PBNU dan akan meneruskan prosesnya ke Kemenag dan Kemensos. Sebagai tindak lanjut permintaan tersebut, menurut dia, Kemenag telah menyurati kurang lebih 10 organisasi massa berideologi Islam untuk meminta pendapat terkait usulan ditetapkannya 22 Oktober sebagai hari santri tersebut.

Di samping itu, kata dia, ormas-ormas islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam telah membuat kesepakatan yang menyatakan dukungan resmi atas usulan menetapkan 22 Oktober sebagai hari santri nasional. Dukungan dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam ini telah disampaikan PBNU kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Dan (Pratikno) sudah whatsapp-an dengan saya, (bilang) surat sudah diterima dan disampaikan kepada Presiden," kata Helmy.

Sebelumnya, saat mengikuti kampanye pemilihan presiden, Joko Widodo menyampaikan janjinya untuk menetapkan satu hari sebagai hari santri nasional. Namun ketika itu Jokowi mengusulkan tanggal 1 Muharam sebagai hari santri nasional.