Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aviastar Akui Ada Pegawai Kemenhub di Pesawat yang Jatuh, Tapi Bantah Dicarter

Kompas.com - 06/10/2015, 01:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - General Manager Bussiness Commercial Development Aviastar, Petrus Budi Prasetyo, menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak mencarter khusus pesawat Twin Otter PK-BRM nomor MV7503 yang ditemukan jatuh di Desa Luwu, Sulawesi Barat.

"Pesawat ini pesawat rute biasa, perintis dari Masamba ke Makassar. Kebetulan saja pada hari itu yang naik orang dari Kemenhub," ujar Petrus di Kantor Aviastar, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Namun, Petrus tidak menampik jika pegawai Kemenhub tersebut mempunyai surat tugas dari kementerian, sehingga dapat menaiki pesawat perintis milik Aviastar secara gratis. Ini mengingat seluruh penerbangan perintis dibayai oleh APBN.

Lebih lanjut, Petrus menyampaikan bahwa pihak Avistar belum dapat mengetahui apakah pegawai Kemenhub tersebut membawa surat tugas atau tidak, karena belum memikirkan hal tersebut.

"Saya belum bisa pastikan lagi ya, karena kemarin fokus bukan itu. Kami penanganan dulu saja, begitu ketemu nanti KNKT akan juga menyelidiki lebih dalam," ujarnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi Mustofa Juraid mengatakan bahwa mayoritas penumpang Aviastar rute Masamba-Makassar yang hilang kontak merupakan karyawan Kementerian Perhubungan.

Menurut dia, ada tujuh orang penumpang dalam pesawat Aviastar itu, lima orang dewasa dan dua bayi.

"Seluruh penumpang dewasa adalah karyawan Kementerian Perhubungan. Itu yang memprihatinkan," kata Hadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/10/2015). (Amriyono Prakoso)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Budiyanto Wijaya Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Budiyanto Wijaya Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Sebut Sesuai Arahan Jokowi

Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Sebut Sesuai Arahan Jokowi

Nasional
Syarat Usia Calon Kepala Daerah Diubah MA, PKS Siapkan Anak Muda Maju Pilkada

Syarat Usia Calon Kepala Daerah Diubah MA, PKS Siapkan Anak Muda Maju Pilkada

Nasional
Politik Gimik Calon Kepala Daerah

Politik Gimik Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Riau Sambungkan Tol Pekanbaru-Padang ke Kawasan Produktif

Jokowi Minta Kepala Daerah Riau Sambungkan Tol Pekanbaru-Padang ke Kawasan Produktif

Nasional
Caleg PKS Tersangka Kasus Narkoba Disebut Terima Rp 380 Juta dari Jaringan Malaysia

Caleg PKS Tersangka Kasus Narkoba Disebut Terima Rp 380 Juta dari Jaringan Malaysia

Nasional
Prabowo Bentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk Siapkan Pemerintahan

Prabowo Bentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk Siapkan Pemerintahan

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sebut Intens Komunikasi dengan Sri Mulyani sejak 2 Bulan

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sebut Intens Komunikasi dengan Sri Mulyani sejak 2 Bulan

Nasional
Tapera Jadi Sorotan Publik, Anggota Komisi VI DPR: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Mekanisme dan Pembiayaannya

Tapera Jadi Sorotan Publik, Anggota Komisi VI DPR: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Mekanisme dan Pembiayaannya

Nasional
Peringati Bulan Kesadaran Auditor, DPR Ingin Tingkatkan Kualitas Penasihat Organisasi

Peringati Bulan Kesadaran Auditor, DPR Ingin Tingkatkan Kualitas Penasihat Organisasi

Nasional
Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Nasional
 Starlink Beroperasi di Indonesia, Komisi VI Soroti Pentingnya Kedaulatan Data dan Keamanan Digital di Indonesia

Starlink Beroperasi di Indonesia, Komisi VI Soroti Pentingnya Kedaulatan Data dan Keamanan Digital di Indonesia

Nasional
Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Nasional
Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com