Putusan MK Diharap Jadi Momentum Bangun Kontrak Politik dengan Figur Pimpinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai calon tunggal memperbolehkan maju dalam Pilkada serentak pada Desember 2015, dengan ketentuan adanya opsi setuju dan tidak setuju. Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran, Muradi menilai, sepatutnya opsi setuju dan tidak setuju terhadap calon tunggal tersebut dijadikan sebagai momentum untuk melakukan kontrak politik dengan pimpinannya tersebut.

"Dengan mengajukan model referendum dalam memutuskan menerima atau menolak calon adalah bagian dari penguatan kesadaran pentingnya melakukan kontrak politik baru bagi figur pemimpinnya tersebut," ujar Muradi melalui siaran pers, Selasa (29/9/2015).

Dalam putusan itu disebutkan, jika mayoritas pemilih tidak setuju terhadap calon tersebut maka Pilkada akan diundur. Muradi mengatakan, jika nantinya pemilih terus menerus tidak setuju terhadap calon dan Pilkada terus diundur, maka demokrasi di Indonesia dianggap masih belum matang.

"Kalau situasi tersebut terjadi, maka secara faktual usia demokrasi di Indonesia masih belum dewasa dan matang," kata Muradi.

Jika publik merasa calon tersebut bukanlah sosok yang ideal memimpin daerahnya, Muradi menilai semestinya demokrasi tetap dijaga dengan memperkuat kesadaran bahwa mencari pemimpin tidak seideal yang diharapkan. Hakikat demokrasi, kata dia, adalah bagaimana memperbarui kontrak politik untuk durasi dan waktu tertentu.

Oleh karena itu, Muradi ingin pemerintah memastikan agar proses politik yang dilakukan tidak kembali tersandera kepentingan politik sesaat.

"Pemerintah harus segera memagari potensi terancamnya demokrasi tersebut dengan mengujinya pada pemilukada serentak tersebut," kata dia.

Muradi mengatakan, jika situasi yang terjadi nantinya seperti yang dikhawatirkan, maka Presiden perlu mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang atau mengajukan draft revisi atas Undang-undang Pilkada tersebut.

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menilai bahwa undang-undang mengamanatkan pilkada sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus menjamin terwujudnya kekuasan tertinggi di tangan rakyat.

Selain itu, MK menimbang perumusan norma UU Nomor 8 tahun 2015, yang mengharuskan adanya lebih dari satu pasangan calon tidak memberikan solusi, yang menyebabkan kekosongan hukum.

Hal itu dapat berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pilkada. Jadi, syarat mengenai jumlah pasangan calon berpotensi mengancam kedaulatan dan hak rakyat untuk memilih. Permohonan tersebut diajukan oleh pakar komunikasi politik Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru. Mereka mengajukan uji materi Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Pada intinya, para pemohon merasa hak konstitusional pemilih dirugikan apabila pemilihan kepala daerah serentak di suatu daerah mengalami penundaan hingga 2017. Pasalnya, UU Pilkada mengatur bahwa syarat minimal pelaksanaan pilkada harus diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah.

Saat ini, ada tiga daerah yang memiliki calon kepala daerah tidak lebih dari satu pasangan. Daerah itu adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). KPU telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada di ketiga daerah itu ditunda hingga pilkada periode berikutnya, yakni 2017.