Mendagri Membantah Pemberian Izin Pengelolaan Hutan Marak Jelang Pilkada

"Tidak, tidak ada, kita tidak tahu. Kita hanya minta kepala daerah agar lebih proaktif terhadap masalah kebakaran yang diindikasikan dilakukan oleh perusahaan agar segera dilaporkan dan ditindak tegas," ujar Tjahjo saat ditemui di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2015).

Tjahjo mengklaim bahwa pemerintah daerah telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga tidak ada yang disalahkan jika terjadi kasus kebakaran lahan. Menurut dia, kesalahannya sejak dulu tidak pernah ada penindakan tegas dan koordinasi untuk penindakan secara hukum terhadap individu atau perusahaan pelaku pembakaran hutan.

Melalui radiogram, beberapa waktu lalu, Tjahjo telah menginstruksikan kepala daerah untuk segera berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan lembaga pemerintah terkait untuk menangani permasalahan kabut asap akibat kebakaran hutan. Selain itu, kepala daerah bersama penegak hukum juga diminta tegas memproses perusahaan yang terbukti sebagai pelaku pembakaran hutan.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Abetnego Tarigan, memaparkan adanya penyalahgunaan perizinan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan di bidang perkebunan, perhutanan, dan pertambangan bisa dengan bebas melakukan pembakaran hutan di sejumlah wilayah Indonesia.

Menurut Abetnego, ada beberapa kepala daerah yang tertangkap tangan karena berperan sebagai "pelicin" perizinan bagi perusahaan-perusahaan untuk membuka usaha di bidang perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan. Hal itu marak terjadi menjelang pemilihan kepala daerah.