Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Era Orde Baru Ingin GBHN Dibangkitkan

Kompas.com - 17/09/2015, 01:52 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup periode 1983-1993 Emil Salim menilai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu dibangkitkan lagi agar arah perbaikan perekonomian Indonesia menjadi lebih jelas dan tegas.

"Arah pembangunan harus jelas, harus ada kontinuitas atau fungsi yang berkelanjutan pada setiap periode kepemimpinan. Ini penting sebagai pegangan," kata Emil pada seminar Institute Peradaban, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Mantan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengatakan setiap pembangunan harus bekelanjutan terutama menyangkut infrastruktur dalam skala nasional.

"Pemimpinan sebelumnya tidak fokus pada infrastruktur, tapi serius di hal lain, sekarang infrastruktur misi dari pemimpin, nanti mau bagaimana lagi kalau tidak dilanjutkan? kan perlu arah yang pasti," katanya.

Kepada Antara, dia menjelaskan jika untuk mencapai sasaran jangka panjang suatu negara, maka urutan kepentingan harus diprioritaskan.

"Jangan asal bangun, contohnya langsung bangun kereta ini itu, yang pertama di Indonesia jarak jauh dan waktu tempuh yang singkat, ini kurang bagus, bukan dengan ad hoc tapi harus sistematis, analoginya saya mau ke tujuan sana, untuk itu saya lakukan ini begitu seharusnya sistem," tutur ekonom senior yang juga salah satu teknokrat terkenal ini.

"Tentu GBHN yang saya maksud bukanlah dari masa Orde Baru, tapi kita menghadapi masa depan, kita mau Indonesia yang bagaimana? Tinggal pegang saja mukadimah UUD 1945, bukan pendapat pribadi atau kelompok, ini tentang kepentingan bangsa serta negara," kata Emil.

Ia setuju dengan arah pembangunan pemerintahan saat ini, yaitu pembangunan infrastruktur.

"Arah pembangunan sudah tepat, infrastruktur, pertanian, jalan tol, tol laut, irigasi semua itu bagus, hanya saja secara kebetulan presiden sedang menghadapi anjloknya pengaruh perekonomian Amerika, di mana akibatnya perekonomian Indonesia turut anjlok dari akibat yang di sana," kata Emil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com