Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan WNI di Doha, Jokowi Sebut Tidak Ada Pembatalan Kereta Cepat

Kompas.com - 15/09/2015, 04:07 WIB
Andy Riza Hidayat

Penulis

DOHA, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo memastikan tidak ada pembatalan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek itu akan dibangun jika hitung-hitungannya tepat dengan mengedepankan kepentingan nasional. Saat ini pemerintah menunggu pihak-pihak yang berminat membangun proyek itu dengan hitungan yang pas. 

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu warga Indonesia di Kantor Kedutaan Besar RI di Doha, Qatar. "Siapa bilang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibatalkan. Tidak. Hanya saja hitung-hitungan kereta belum pas," kata Presiden Jokowi di depan ratusan WNI di Doha, Qatar, Senin (14/9/2015) malam waktu setempat atau Selasa (15/9) waktu Indonesia Barat.

Presiden menyampaikan, investor yang berminat, bisa memaparkan proposalnya. Hitungan modalnya dari mana, bagaimana hitungan itu dijalankan, bagaimana kalau dibuat kerja sama dengan badan usaha milik negara, bagaimana kandungan bahan lokal, pengembalian modal dapat berlangsung berapa lama, lalu berapa harga tiket penumpang. (Baca: Ini Pernyataan Presiden Jokowi soal Kereta Cepat)

Syarat yang tidak boleh dilanggar, kata Presiden, pembangunan proyek itu tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tidak memakai jaminan pemerintah, dan menyerahkan proyek itu sebagai urusan bisnis antar pelaku, swasta dengan BUMN. (Baca: Jonan: Kita Sarankan Jakarta-Bandung Tidak Perlu Pakai Kereta Cepat!)

Presiden tidak ingin keputusan pemerintah hanya karena takut oleh negara-negara pemilik modal dan teknologi. "Jangan hanya karena membawa modal dan teknologi, semuanya mengatur negara kita. Saya tidak mau," kata Jokowi.

Hadir di acara silaturahmi itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirmn Said, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani. (Baca: Pemerintah Resmi Hentikan Proyek Kereta Cepat, Jepang Kecewa)

Rino Saputra, warga Indonesia yang tinggal di Qatar menilai kedatangan Presiden Joko Widodo ke tiga negara Timur Tengah tepat. Sebab negara-negara Timur Tengah banyak memiliki modal. Jika pemerintah membutuhkan kedatangan investor, barangkali akan tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. (NDY)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com