Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagi Fadli Zon, Pertemuan dengan Donald Trump Bentuk Diplomasi Ekonomi

Kompas.com - 14/09/2015, 13:44 WIB
Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menyebutkan pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan sejumlah delegasi lainnya dari DPR merupakan bentuk diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh DPR. Ia menilai, kegiatan diplomatik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga parlemen.

“Bagi kami Donald Trump adalah seorang investor yang mempunyai kepedulian kepada bisnisnya dan bagi kita itu menguntungkan. Bayangkan disaat ekonomi terpuruk, ekonomi lagi kacau balau, ada orang pengusaha Amerika mau berinvestasi di Indonesia, justru itu bagus,” kata Fadli, saat konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9/2015).

Politisi dari Partai Gerindra tersebut menambahkan, kegiatan diplomatik anggota DPR sudah diatur dalam Undang-Undang MD3 dan telah diratifikasi dalam statuta Inter-Parliamentary Union (IPU).

“Jadi ini peran diplomasi untuk mendukung pemerintah sebagai second track diplomacy. Karena memang tugas diplomasi bukan hanya tugas pemerintah tapi juga parlemen. Dan ini sudah diratifikasi dalam Inter-Parliamentary Union,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Setya Novanto. Menurut dia, pertemuan dengan Donald Trump merupakan salah satu upaya DPR dalam membantu pemerintah untuk menangani krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat ini.

“Jadi kita mari kita gandengan tangan, mari membantu pemerintah. Kita juga memberi keyakinan kepada seluruh investor-investor yang ada di Amerika bagaimana kepastian ekonomi kita, bagaimana demokrasi kita, bagaimana pajak-pajak kita, bagaimana transportasi dan infrastruktur kita. Jadi jangan sampai kita kalah dengan negara lain,” kata dia.

Tak hanya bertemu Trump

Fadli menambahkan, selain bertemu dengan Donald Trump, delegasi DPR juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha-pengusaha besar Amerika yang menjadi investor di Indonesia seperti perwakilan perusahaan-perusahaan besar Amerika diantaranya Freeport, Coca Cola, Chevron, General Electric, Philip Morris Companies.

“Mereka menyampaikan aspirasi, kesulitan-kesulitan mereka di dalam berinvestasi di Indonesia. mereka menyampaikan ke DPR tentang peraturan-peraturan yang dianggap belum dikomunikasikan, karena mengganggu mereka dalam investasi terutama dalam hal kepastian hukum dan kepastian berusaha, kadang-kadang mereka bermasalah seperti itu,” kata dia.

Lebih lanjut, Fadli menjelaskan pertemuan lainnya yang dilakukan oleh delegasi anggota DPR adalah bertemu dengan para diaspora Indonesia di Amerika dalam rangka menerima aspirasi-aspirasi para diaspora yang menjadi pengusaha. Fadli menilai, mereka perlu diapresiasi dan didukung penuh karena berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional

“Mereka menginginkan ada semacam satu perjuangan terhadap posisi mereka. Jadi luar biasa produk-produk indonesia di impor oleh orang-orang Indonesia yang ada di Amerika kemudian dipasarkan disana, mereka berperan terhadap ekonomi di Indonesia,” papar politisi Partai Gerindra ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com