Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Jokowi Bagi Sembako dan Ajak Masyarakat Makan di Istana

Kompas.com - 03/09/2015, 16:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memiliki alasan tersendiri saat melakukan blusukan membagikan sembako atau mengundang masyarakat makan ke Istana Kepresidenan. Selain ingin mendengar masukan dari masyarakat, Jokowi juga ingin memberi contoh kepada pejabat negara untuk lebih peduli dan dekat dengan masyarakat.

"Presiden ingin berdialog dengan semua lapisan masyarakat, mulai dari para ekonom hingga pedagang kaki lima, pedagang pasar," kata Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Teten mengungkapkan, sering kali data lebih akurat diperoleh Presiden saat berdialog dengan masyarakat. Karena itu, Jokowi tidak lekas puas dengan paparan pejabat negara dan memilih menyediakan waktu untuk turun menyerap aspirasi di lapangan.

"Misalnya, tadi menarik, dialog dengan pedagang daging di pasar. Ternyata yang diharapkan mereka adalah daging hidup, bukan (daging) beku. Daging beku kalau harganya murah juga enggak akan laku," ujar Teten.

Terkait blusukan dan membagikan sembako, kata Teten, Jokowi melakukan hal itu juga untuk menjaga kedekatannya dengan masyarakat. Di luar itu, Jokowi ingin memberikan pesan agar banyak pejabat yang mengikutinya membantu masyarakat sebagai bentuk solidaritas sosial.

"Memang tidak bisa semuanya dilakukan Presiden. Tapi kalau semua pejabat melakukan hal yang sama, ini kan contoh yang harus ditiru," ucap Teten.

Presiden Joko Widodo sempat mengundang sejumlah ekonom untuk hadir di Istana dalam rangka membicarakan isu ekonomi terkini. Selanjutnya, secara berturut-turut Jokowi mengundang pengemudi angkutan umum dan pedagang dari beberapa pasar di Jakarta untuk makan siang bersama di Jakarta.

Dalam sepekan ini, Jokowi melakukan blusukan ke beberapa titik di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Ia selalu membagikan paket sembako, baju, dan buku saat blusukan berlangsung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com