Dalam Rapat Paripurna, Tak Ada Anggota yang Protes soal 7 Proyek DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Tak ada satu pun fraksi yang mengajukan interupsi ataupun protes terhadap rencana pembangunan tujuh proyek DPR dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2015).

Rapat yang berlangsung sekitar dua jam tersebut salah satunya membahas mengenai rencana strategis DPR periode 2014-2015. Pembangunan kompleks parlemen termasuk dalam rencana strategis tersebut. 

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Dimyati Natakusumah dalam rapat itu membacakan dokumen rencana strategis setebal 61 lembar. Di dokumen tersebut, terdapat penjelasan mengenai pembangunan ruang kerja anggota DPR, museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, hingga pembangunan klinik yang modern.

Seusai Dimyati membacakan inti dari dokumen tersebut, pimpinan rapat Taufik Kurniawan bertanya kepada semua anggota Dewan yang hadir.

"Apakah rencana strategis ini dapat disetujui?" tanya Taufik melalui alat pengeras suara.

"Setuju...," jawab para anggota kompak. (Baca: 232 Anggota Bolos Rapat Paripurna HUT ke-70 DPR)

Sebelumnya, kepada media, sejumlah perwakilan fraksi meminta pembangunan tujuh proyek tersebut ditunda atas alasan kondisi ekonomi.

Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini sebelummya mengatakan, fraksinya setuju proyek Gedung DPR RI ditunda ketika kondisi perekonomian nasional semakin sulit. Dia mengatakan, penundaan itu harus disertai dengan sikap pemerintah untuk serius mengatasi masalah yang sangat penting dengan cara yang tepat sasaran, fokus, dan tidak mencari popularitas.

"Fraksi PKS tidak mempermasalahkan jika pembangunan Gedung DPR RI ditunda jika kondisi ekonomi semakin sulit," katanya di Jakarta, Kamis (27/8/2015), seperti dikutip Antara.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku setuju dengan rencana pembangunan gedung baru DPR. Namun, momen pembangunannya tidak pas karena perekonomian Indonesia saat ini sedang tidak stabil. (Baca: Surya Paloh Ingin DPR Bangun Kantor 100 Lantai, tetapi Bukan Saat Ini)

"Waktuya saja yang tidak tepat. Sebenarnya kita sukalah DPR membangun kantor. Kalau bisa 50 tingkat, 100 tingkat, bisa menggambarkan bangsa yang maju. (Namun), momennya salah. Momennya tidak cocok," kata Surya.

DPR merencanakan membangun gedung untuk ruang kerja anggota, alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. (Baca: Fitra: Potensi "Mark Up" 7 Proyek DPR Sangat Tinggi)

Anggaran untuk proyek tersebut mencapai Rp 2,7 triliun, yang akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak. (Baca: Ketua Banggar: 7 Proyek DPR Butuh Anggaran Rp 2,7 Triliun)