Surya Paloh Ingin DPR Bangun Kantor 100 Lantai, tetapi Bukan Saat Ini

Kompas.com - 31/08/2015, 16:42 WIB
Kongres Partai Nasdem yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) malam, Jakarta, Jumat (25/1/2013), diisi dengan pidato dari inisiator restorasi Indonesia, Surya Paloh. Kongres perdana Partai NasDem tersebut berlangsung dari tanggal 25-27 Januari 2013, dengan agenda utamanya pemilihan ketua umum yang baru. Hadir pula Ketua Umum Partai NasDemPatrice Rio Capella, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Rachmawati Soekarnoputri. KOMPAS/ALIF ICHWANKongres Partai Nasdem yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) malam, Jakarta, Jumat (25/1/2013), diisi dengan pidato dari inisiator restorasi Indonesia, Surya Paloh. Kongres perdana Partai NasDem tersebut berlangsung dari tanggal 25-27 Januari 2013, dengan agenda utamanya pemilihan ketua umum yang baru. Hadir pula Ketua Umum Partai NasDemPatrice Rio Capella, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Rachmawati Soekarnoputri.
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku, setuju dengan rencana pembangunan gedung baru DPR. Namun, momen pembangunannya tidak pas karena perekonomian Indonesia saat ini sedang tidak stabil.

"Waktuya saja yang tidak tepat. Sebenarnya kita sukalah DPR membangun kantor. Kalau bisa 50 tingkat, 100 tingkat, bisa menggambarkan bangsa yang maju. (Tapi) Momennya salah. Momennya tidak cocok," kata Surya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2015).

Ia mengatakan, pembangunan Gedung DPR bisa menunjang kinerja anggota Dewan nantinya. (baca: Formappi: Makin Terlihat Aroma Permainan dalam 7 Proyek DPR)

"Jadi bukan berarti kita antipati. Momentumnya saja (tidak tepat). Tunda saja dulu, bagus," ucap Surya.

DPR merencanakan membangun gedung untuk ruang kerja anggota, alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. (baca: Fitra: Potensi "Mark Up" 7 Proyek DPR Sangat Tinggi)

Anggaran untuk proyek tersebut mencapai Rp 2,7 triliun, yang akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak. (Baca: Ketua Banggar: 7 Proyek DPR Butuh Anggaran Rp 2,7 Triliun)

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya menanggapi santai soal proyek tersebut. Ia tak menyampaikan menolak atau menyetujui rencana pembangunan ketujuh proyek yang digagas Tim Implementasi Reformasi itu.

"Gedung DPR kegedean masuk buku APBN," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Selasa (25/8/2015).

Ia mengatakan, hingga kini, belum ada pembahasan antara pemerintah dan DPR terkait rencana proyek itu. Sebab, fokus pemerintah kini tengah membahas rencana penyusunan APBN 2016.

"Belum dibahas, belum ada di nota keuangan," kata dia.



Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X