Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Paparkan Potensi Indonesia di Korsel

Kompas.com - 29/08/2015, 07:07 WIB

SEOUL, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengungkapkan potensi kerja sama yang dapat dibangun lebih besar oleh Indonesia dan Korea Selatan.

"Indonesia dan Korsel sejak beberapa tahun lalu telah menjadi negara sahabat dan memiliki hubungan yang amat kuat," kata Kalla dalam pidatonya saat jamuan makan malam bersama sejumlah pengusaha di Korsel. di Hotel Conrad, Seoul, pada Jumat (28/8/2015) malam.

Kendati umur negara Korsel dengan Indonesia sama-sama berusia 70 tahun, namun Korsel lebih dahulu menjadi negara maju dibanding Indonesia. Kendati ekonomi Indonesia sedang mengalami pelambatan, namun Kalla yakin Indonesia dapat kembali bangkit secara positif di masa mendatang.

"Namun jika kita membandingkan dengan negara di Asia, khususnya Asia Selatan, maka Indonesia berkondisi lebih baik dibanding negara tetangga," ucap Kalla.

Kendati selama beberapa tahun lalu Indonesia bergantung kepada ekspor komoditas dan bahan baku mentah, namun Wapres menjelaskan pada saat ini untuk meningkatkan ekonomi Indonesia lebih baik maka RI melarang ekspor barang mentah.

Menurut Kalla, dengan membangun smelter bahan mentah logam maka dapat memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan.

"Kami mengerti bagaimana pembangunan di Korea Selatan, bagaimana industri menjadi sangat penting bagi ekonomi," ujarnya.

Selain itu, Wapres juga mengatakan Indonesia memiliki pasar yang besar dengan total penduduk sekitar 250 juta penduduk.

Kalla melakukan kunjungan ke Seoul untuk menjadi pembicara utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian yang diselenggarakan oleh Federasi Perdamaian Universal. Selain itu, dia juga melakukan sejumlah pertemuan dengan beberapa pengusaha asal Korsel untuk mendorong investasi masuk ke Indonesia sehingga menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Wapres direncanakan kembali ke Tanah Air pada Minggu (30/8) pagi menumpang pesawat komersial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com