Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes Pembangunan Gedung, Romo Benny dan Emil Salim Temui Pimpinan DPR

Kompas.com - 27/08/2015, 15:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR RI menerima sejumlah perwakilan masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya, Kamis (27/8/2015) siang. Tokoh masyarakat yang hadir, seperti Romo Benny Susetyo dan Emil Salim, menyampaikan aspirasi mereka mengenai rencana DPR untuk membangun Kompleks Parlemen.

Romo Benny meminta tujuh proyek DPR ditunda. Mestinya, kata dia, sebagai penyambung aspirasi rakyat, DPR harus melihat persoalan yang lebih menjadi kepentingan rakyat. Apalagi, saat ini ekonomi Indonesia sedang terpuruk. Dana pembangunan sebesar Rp 2,7 triliun itu, harusnya bisa dialihkan untuk membantu sektor ekonomi.

"Kita tunda dulu proyek itu. Lebih baik fokus di program dana desa. Ini bagus untuk dukungan masyarakat. Maka kita harus belajar krisis ini menjadi momentum kita untuk belajar," ucap dia.

Emil Salim juga berharap DPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat bisa mengkaji kembali proyek tersebut. Sebab, masih ada prioritas yang harus dikerjakan DPR.

"Tujuh proyek DPR, tapi tidak bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas. Sekarang yang dibutuhkan oleh DPR adalah kualitas intelektual. Saya kira usulan pembangunan itu menyinggung hati nurani masyarakat kecil. Sebaiknya ditunda," ucap Emil.

Menanggapi masukan tersebut, Ketua DPR setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun tak langsung memastikan apakah proyek ini akan tetap dikerjakan atau akan ditunda. Keduanya hanya memastikan bahwa masukan-masukan tersebut akan dijadikan sebagai catatan.

"Tentu ini akan menjadi masukan yang sangat baik," ucap Fadli.

Tujuh proyek yang akan dibangun DPR yakni, ruang kerja anggota, alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Anggaran untuk proyek tersebut mencapai Rp 2,7 triliun, yang akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak. (Baca: Ketua Banggar: 7 Proyek DPR Butuh Anggaran Rp 2,7 Triliun)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com