Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenko PMK: Dana Buat Situs "Revolusimental.go.id" Tak Lebih dari Rp 20 Juta

Kompas.com - 26/08/2015, 14:09 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengaku sama sekali belum menggunakan dana dari anggaran Rp 140 miliar dalam pembuatan website revolusimental.go.id. Anggaran tersebut diperkirakan baru dapat digunakan pada 2-3 pekan ke depan.

"Memang ada anggaran yang disiapkan dalam APBNP 2015 sebesar Rp 140 miliar, tetapi dari anggaran tersebut, satu rupiah pun belum ada yang digunakan untuk pembuatan website ini," ujar Asisten Deputi Kebudayaan Kemenko PMK Herbin Manihuruk saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2015).

Menurut Herbin, pembuatan website tersebut menggunakan anggaran yang sudah tersedia di Kemenko PMK. Bahkan, jumlahnya jauh dari anggaran yang diminta dalam APBN P 2015, yaitu tidak lebih dari Rp 20 juta.

Herbin menjelaskan, pencairan anggaran Rp 140 miliar harus melalui proses dan tahapan yang membutuhkan waktu, misalnya persetujuan dari Menteri Keuangan. Menurut dia, pencairan anggaran diperkirakan baru bisa dilakukan pada beberapa pekan ke depan.

"Banyak yang mengkritik, dan mengatakan bahwa anggaran besar tidak sesuai dengan kualitas web. Padahal ini baru uji coba, dan pembuatannya belum menggunakan anggaran Rp 140 miliar," kata Herbin.

Menteri Koordinator PMK Puan Maharani telah meresmikan peluncuran situs web Revolusimental.go.id, Senin (24/8/2015). Pembuatan situs web itu bertujuan untuk mengkampanyekan gerakan revolusi mental yang pernah digagas oleh Presiden Joko Widodo.

Situs web tersebut diharapkan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat diingatkan untuk mengubah perilaku negatif sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Namun, hingga Rabu pukul 14.00 WIB, situs tersebut belum dapat diakses. Hal itu menjadi pembicaraan di media sosial. Situs itu disebut-sebut menghabiskan Rp 140 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com