Ketua Banggar Khawatir Gedung DPR Runtuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit kembali menyinggung Gedung Nusantara I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang diklaimnya sudah miring karena kelebihan kapasitas. Dia beralasan, jika tak segera dibangun gedung baru, gedung yang digunakan sebagai ruang kerja anggota Dewan itu lama kelamaan runtuh.

"Gedung ini enggak boleh runtuh hanya karena rumah rakyat didatangi rakyat sebanyak-banyaknya," kata Supit di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Anggota DPR Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, rata-rata gedung DPR saat ini dikunjungi oleh 5.000 orang per hari. Jumlah itu terdiri dari para anggota Dewan, staf, serta tamu.

"Dulu pernah dilaporkan (Gedung Nusantara I DPR) miring. Kalau bebannya tidak diatur, ini rumah rakyat. Kalau di luar negeri orang yang masuk parlemen itu diatur enggak boleh lebih dari kapasitasnya," ucap dia. (baca: Gedung DPR Tidak Miring)

Saat Gedung Nusantara I dibangun pada 1997, kata Supit, DPR tak berpikir bakal ada staf ahli hingga tenaga ahli fraksi hingga mencapai tujuh orang. Dia memprediksi, kedepannya jumlah staf dan tamu yang berkunjung akan semakin bertambah.

Oleh karena itu, Supit menilai konstruksi gedung dengan tinggi lebih dari 20 lantai ini tidak lagi pas dengan era saat ini. Supit lantas meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengaudit gedung ini. (baca: Fadli Zon: 7 Proyek DPR Kecil, Bukan Megaproyek)

"Mestinya memang harus dilihat lagi konstruksinya. Karena kita takut juga kalau itu terjadi sesuatu," ucapnya.

"Kita menambah pegawai saja bebannya luar biasa. Ditambah tamu 5.000 orang sehari loh. Artinya kita harus perhitungkan jangan sampai terjadi gedung DPR runtuh hanya karena yang begini-begini," kata Supit.

Selain membangun gedung untuk ruang kerja anggota, DPR juga merencanakan enam proyek lainnya, yakni alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Anggaran untuk proyek tersebut mencapai Rp 2,7 triliun, yang akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak. (baca: Ketua Banggar: 7 Proyek DPR Butuh Anggaran Rp 2,7 Triliun)

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya menanggapi santai rencana proyek tersebut. Ia tak menyampaikan menolak atau menyetujui rencana pembangunan ketujuh proyek yang digagas Tim Implementasi Reformasi itu.

"Gedung DPR kegedean masuk buku APBN," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Selasa (25/8/2015). (baca: Apa Kata Menteri Keuangan soal Rencana Pembangunan 7 Proyek DPR?)

Soal gedung Nusantara I DPR yang miring pernah diangkat oleh para politisi DPR ketika hendak membangun gedung baru pada periode sebelumnya.

Catatan Kompas, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum Sumaryanto Widayatin pernah mengatakan, dalam laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Permukiman Kementerian PU tidak dilaporkan soal kemiringan Gedung Nusantara I DPR. (baca: Gedung DPR Tidak Miring)

”Dengan ketinggian gedung 99 meter, apabila terjadi kemiringan 7 derajat, (gedung) akan mengalami simpangan (miring) 8 meter. Itu pasti terlihat jelas,” ujar Sumaryanto Widayatin, Senin (3/5) di Jakarta.

Kementerian PU sudah mengaudit konstruksi gedung itu pada Oktober 2009 atas permintaan DPR untuk meneliti dampak gempa bumi pada 2 September 2009.

”Dari hasil pemeriksaan pada sejumlah titik pada komponen struktur di setiap lantai diketahui bahwa hasil uji palu beton menunjukkan, permukaan beton memiliki kekerasan yang masih baik,” kata Sumaryanto.