"Program Kereta Api Cepat Bisa Menjerumuskan Presiden Jokowi"

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi V DPR RI, Nusyirwan Soejono, menilai, proyek kereta api cepat jurusan Jakarta-Bandung salah sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Proyek tersebut juga dinilai tidak sesuai dengan Nawacita yang dikampanyekan Jokowi saat pilpres lalu.

"Program kereta api cepat ini bisa menjerumuskan Presiden Jokowi yang kemudian bisa mengganggu citra Presiden Jokowi," kata Nusyirwan Soejono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Nusyirwan menjelaskan, proyek kereta api Jakarta-Bandung ini akan memakan biaya yang sangat besar. Jika dikerjakan dengan bantuan Jepang, setidaknya diperlukan biaya investasi sebesar Rp 60 triliun.

Jika dikerjakan oleh Tiongkok, biaya investasi yang dikeluarkan akan lebih besar lagi, yakni Rp 71 triliun. Dengan biaya sebesar itu, Nusyirwan pesimistis angkutan umum yang terjangkau bagi masyarakat akan terealisasi. Belum lagi, dengan biaya besar itu, hanya dihasilkan transportasi umum dengan jangkauan yang sangat minim.

"Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini kurang mempertimbangkan potensi wilayah, tidak sebanding dengan investasi yang akan dikeluarkan," ucap politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dia mengkhawatirkan Presiden Jokowi telah diberi program yang monumental, tetapi salah sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Menurut Nusyirwan, yang lebih perlu dikembangkan saat ini adalah jalur-jalur strategis yang dapat menjadi pilihan investasi di luar Jawa, seperti Sumatera dan Kalimantan.

Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan pemenang proyek kereta cepat dari dua proposal yang masuk, yaitu dari Jepang dan Tiongkok. Presiden Joko Widodo menyatakan baru akan memutuskan soal kereta cepat pada akhir bulan Agustus. (Baca: Akhir Agustus, Jokowi Akan Putuskan Pemenang Proyek Kereta Cepat)

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil di Istana Kepresidenan mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang memilih konsultan yang akan ditunjuk. Ada 11 calon konsultan yang harus dipilih pemerintah dan semuanya merupakan lembaga internasional. (Baca: Soal Tawaran Kereta Cepat Tiongkok, Pemerintah Belum Tentukan Sikap)