Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Desak Menko Polhukam Usut Pelaku Penembakan Tolikara

Kompas.com - 10/08/2015, 14:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Maneger Nasution mengatakan, hingga saat ini pelaku penembakan dalam insiden Tolikara belum terungkap. Menurut dia, saat Komnas HAM terjun langsung ke lokasi setempat, Kapolres Tolikara mengaku menerjunkan personelnya tanpa membawa senjata api.

"Kapolres memerintahkan tidak boleh bawa senjata karena pengamanan ibadah," ujar Maneger di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (10/8/2015).

Maneger mengatakan, sementara titik pengamanan lainnya dijaga oleh TNI dan Brimob. Menurut dia, hanya TNI dan Brimob yang diperbolehkan memegang senjata saat pengamanan karena adanya peraturan yang melekat.

"Di titik kedua ada Brimob dam TNI yang tentu SOP pemakaian senjatanya melekat," kata Maneger.

Maneger mengatakan, Komnas HAM tidak berwenang untuk mengungkap siapa pelaku penembakan sejumlah warga pada peristiwa Tolikara. Oleh karena itu, Komnas HAM meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno memerintahkan aparat keamanan untuk menelusuri apakah tindakan tersebut dilakukan oleh Polri, TNI, atau pihak lainnya.

"Kami mendesak Menkopolhukam untuk memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengusut pelaku penembakan supaya diproses," ujar Maneger.

Jika ditemukan bahwa pelaku penembakan adalah oknum polisi atau tentara, kata Maneger, Kapolri maupun Panglima TNI diminta langsung menindak oknum tersebut dengan sanksi etik. Namun, jika terdapat unsur pidana dalam penembakan tersebut, maka hendaknya diserahkan kepada pihak berwajib.

Maneger mengungkap, sempat ada hambatan yang terjadi pasca penembakan di Tolikara. Baru pada hari kelima setelah penembakan, polisi bisa menemui korban di rumah sakit. Menurut dia, kepolisian dapat menyelidiki apakah peluru yang mengenai warga tersebut berasal dari senjata yang digunakan kepolisian atau tidak. Begitu juga dengan TNI.

"Sesungguhnya, kalau negara mau, kepolisian dan tentara minta ke dokter selongsongnya. Bisa juga lakukan otopsi," kata Maneger.

Insiden di Kabupaten Tolikara mengakibatkan puluhan bangunan kios dibakar, termasuk Masjid Baitul Muttaqin yang ikut terbakar. Saat itu, ada dua acara yang dilaksanakan berdekatan. Selain perayaan Lebaran yang ditandai dengan shalat Idul Fitri, juga ada pertemuan pemuka gereja.

Ratusan orang membubarkan shalat Id yang digelar di rumah ibadah tersebut. Polri kemudian melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan massa. Lantaran tak ada yang menaatinya, polisi kemudian melepaskan tembakan ke tanah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com