Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Giliran Aisyiyah Pilih Ketua Umum Periode 2015-2020

Kompas.com - 06/08/2015, 14:35 WIB
Dani Prabowo

Penulis

MAKASSAR, KOMPAS.com – Ketua Panitia Pemilihan pada Muktamar Aisyiyah, Mahsunah mengatakan, sebanyak 1.751 muktamirin Aisyiyah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan ketua umum periode 2015-2020.

Anggota muktamirin itu berasal dari anggota muktamar wilayah dan daerah serta 22 anggota PP Aisyiyah.

“60 bilik suara disediakan panitia pemilihan untuk memperlancar jalannya pemilihan,” kata Mahsunah dalam keterangannya, Kamis (6/8/2015).

Proses pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pukul 08.00 WITA hingga 14.00 WITA itu berjalan lebih cepat. Sekitar pukul 12.00 WITA proses pemilihan sudah berakhir. Kini, panitia tengah menghitung perolehan suara.

Humas Muktamar Aisyiyah Hajar NS mengatakan, ada perbedaan di dalam pemilihan ketua umum di Aisyiyah dan Muhammadiyah. Di Muhammadiyah, muktamirin langsung memilih 13 calon ketua umum. Adapun di Aisyiyah, muktamirin memilih 7 orang yang akan ditunjuk sebagai anggota formatur.

“Nanti malam, ketujuh orang itu akan menggelar rapat musyawarah untuk menentukan enam orang lain yang akan masuk ke dalam kandidat calon ketua umum,” ujarnya.

Hasil rapat nanti malam, kata dia, akan diumumkan pada sidang pleno yang akan digelar Jumat (7/8/2015). Setelah itu, ke-13 orang yang telah diumumkan akan kembali musyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com