Ketua Umum Baru Harus Dapat Pertahankan Khitah Perjuangan Muhammadiyah

"Tidak semua orang di Muhammadiyah mau masuk parpol. Dan kalau bikin parpol, justru akan mempersempit gerak Muhammadiyah," kata Arie kepada Kompas.com, Kamis (6/8/2015).

Menurut dia, Muhammadiyah mau pun Nahdlatul Ulama, selama ini dikenal sebagai penyeimbang. Banyak pemikiran kritis yang disampaikan pimpinan Muhammadiyah mau pun NU terhadap sejumlah persoalan yang dihadapi bangsa.

"Oleh karena itu, Muhammadiyah juga membutuhkan pemimpin yang sensitif, yang paham terhadap persoalan sosial dan isu kebangsaan. Sehingga, pendapatnya dapat dijadikan tauladan untuk menyelesaikan persoalan bangsa," ujarnya.

Lebih jauh, ia mengatakan, ketua umum baru harus dapat melanjutkan perjuangan Din Syamsuddin yang terkenal dengan metode dakwah konstitusinya. Menurut dia, di bawah kepemimpinan Din, Muhammadiyah dikenal kerap mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas sejumlah pasal di dalam UU yang dianggap memberatkan masyarakat.

Sebelumnya, Muhammadiyah telah melangsungkan pemilihan suara untuk mencari ketua umum baru periode 2015-2020. Ada 13 calon ketua umum yang telah terpilih. Ke-13 calon itu akan menggelar rapat musyawarah untuk menentukan siapa ketua umum yang baru.