Hakim Anggap Kejati DKI Tak Punya Cukup Bukti Tetapkan Dahlan Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Lendriaty Janis mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara, Dahlan Iskan, terkait penetapan Dahlan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam pertimbangannya, hakim menganggap Kejati DKI tidak mempunyai cukup bukti untuk menetapkan Dahlan sebagai tersangka.

Hakim menganggap Kejati DKI menetapkan Dahlan sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan 15 tersangka lain. "Penetapan tersangka cenderung bersikap subyektif karena tidak didahului dengan pengumpulan barang bukti dan saksi yang cukup," Lendriaty dalam sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2015).

Selain menerima gugatan Dahlan, hakim juga menolak seluruh eksepsi (pembelaan) yang telah disampaikan Kejati DKI Jakarta sejak sidang gugatan praperadilan Dahlan berjalan satu minggu terakhir. Hakim menganggap Kejati DKI tak bisa memberikan pembelaan berupa bukti dan saksi yang dapat menguatkan.

Menurut Lendriaty, ketiadaan saksi dan bukti yang cukup dari Kejati Jakarta saat menetapkan Dahlan sebagai tersangka bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "Sprindik (surat perintah penyidikan) yang diterbitkan oleh Kejati pada 5 Juni 2015 tidak sah sehingga penyidikan yang dilakukan tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," ucap Lendriaty.

Dahlan mendaftarkan gugatannya ke PN Jakarta Selatan pada Jumat (3/7/2015). Gugatan itu dilayangkan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan 21 gardu induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN senilai Rp 1,06 triliun. Penganggaran proyek itu diduga melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa.