Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Serahkan Dokumen Capim KPK ke PPATK, Kemenkeu, dan ICW

Kompas.com - 29/07/2015, 11:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendatangi sejumlah lembaga dan organisasi untuk menelusuri rekam jejak para calon pimpinan KPK.

Pada Rabu (29/7/2015), dokumen capim KPK akan diserahkan ke Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Kementerian Keuangan.

"Hari ini menyerahkan dokumen ke ICW, PPATK, dan Kementerian Keuangan untuk bahan penelusuran rekam jejak," kata Juru Bicara Pansel KPK Betti S Alisjahbana dalam pesan singkat yang diterima, Rabu.

Selain ketiga lembaga dan organisasi itu, Pansel KPK juga telah menyerahkan dokumen serupa kepada KPK, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara. Semua nama akan ditelusuri rekam jejaknya oleh instansi-instansi itu. (Baca: Cegah Kriminalisasi, Pansel KPK Minta Polri Telusuri Rekam Jejak Calon)

Ketua Pansel KPK Destry Damayanti mengungkapkan, Pansel juga memutuskan melibatkan Kementerian Keuangan untuk melihat ketaatan membayar pajak para capim KPK.

Pansel melibatkan banyak pihak untuk menelusuri rekam jejak para calon agar dapat menilai integritas mereka. Yang terpenting, calon tersebut harus minim terganjal kasus kriminalitas. (Baca: KPK Akan Beri Data Calon Pimpinan kepada Pansel)

"Karena kita bicara tidak mungkin seseorang tidak pernah melakukan kesalahan. Saya sendiri juga pernah ditilang," ujar Destry.

Pansel KPK telah melakukan seleksi tahap tiga yang berlangsung pada 27-28 Juli. Sebanyak 48 capim KPK mengikuti tes yang terdiri dari psikotes, wawancara, hingga leaderless group discussion yang dilakukan oleh assesor pihak ketiga.

Pansel juga melibatkan mantan pimpinan KPK sebagai pihak yang dianggap paling mengetahui kebutuhan lembaga antikorupsi itu. Setelah penelusuran rekam jejak selesai, Pansel baru akan mengumumkan nama-nama kandidat yang lolos seleksi tahap ketiga pada 12 Agustus.

Tahap selanjutnya yang harus dilalui capim KPK yang lolos adalah tes kesehatan (18 Agustus) dan wawancara (24-27 Agustus). Pansel akan merampungkan tugasnya dan menyerahkan delapan nama capim KPK kepada Presiden Jokowi pada 31 Agustus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com