Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Polri Tak Boleh 'Lelet' Usut Pelaku Insiden Tolikara"

Kompas.com - 21/07/2015, 10:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum Presidium Perhimpunan Indonesia Timur (PPIT) Laode Ida mengatakan, Polri harus bergerak cepat mengusut insiden Tolikara di Papua, pada Jumat (17/7/2015) lalu. Polri, kata dia, harus segera menetapkan tersangka pelaku kerusuhan tersebut. Hal itu dianggapnya penting untuk menghindari kemarahan publik atas peristiwa tersebut.

"Dengan menetapkan tersangka, niscaya akan menyembuhkan luka, khususnya yang menjadi korban langsung," ujar Laode Ida melalui siaran pers, Selasa (21/7/2015) pagi.

"Sebaiknya pemerintah fokus dan cepat untuk selesaikan masalah itu. Dari semua kronologis yang ada, toh jelas-jelas penyerangnya nyata-nyata ketahuan kan," lanjut dia.

Laode Ida menekankan, pemerintah tak boleh lamban merespons peristiwa ini.

"Pemerintah melalui kepolisian tidak boleh lagi lamban atau lelet usut pelaku Tolikara seperti yang terjadi pada kasus-kasus konflik sosial sebelumnya," katanya.

Menurut dia, langkah penanganan yang dilakukan harus diiringi dengan antisipasi agar peristiwa Tolikara tak meluas di daerah lain. Langkah antisipasi harus dilakukan Polri, bersama Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Intelijen Negara. Insiden di Kabupaten Tolikara mengakibatkan puluhan bangunan kios dibakar, termasuk mushala.

Saat itu, ada dua acara yang dilaksanakan berdekatan. Selain perayaan Lebaran yang ditandai dengan shalat Idul Fitri, juga ada pertemuan pemuka gereja. Polri melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan massa. Peringatan tak diindahkan, polisi kemudian melepaskan tembakan ke tanah. Seorang meninggal dunia dan 11 lainnya luka-luka dalam insiden itu.

Segera tetapkan tersangka

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, polisi telah mengantongi nama-nama yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, ia belum mau mengungkap identitas nama-nama itu. Penyidik masih melengkapi alat bukti. Ia berjanji akan mengumumkannya kepada publik, siapa saja yang bertanggung jawab atas peristiwa itu.

"Yang pasti, kita kuatkan dulu alat buktinya. Nanti sajalah (diumumkan) kalau sudah kuat," ujar Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/7/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com