Pengawasan Realisasi Janji Presiden Jokowi Ditingkatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bekerja sama dalam pengawasan serta pengendalian program prioritas nasional. Kedua lembaga itu berkomitmen melakukan harmonisasi kelembagaan serta sinergitas dalam verifikasi pelaksanaan program yang menjadi janji kampanye Presiden Joko Widodo.

Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penandatanganan kesepahaman dengan BPKP bermanfaat dalam mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan program. Kerja sama ini memungkinkan Kantor Staf Presiden dan BPKP melakukan pertukaran data serta informasi dalam bidang pengawasan pembangunan.

"Dengan kerja sama ini, tidak ada lagi yang tidak bisa kita monitor, semua program di lapangan bisa kita monitor," kata Luhut di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/7/2015).

Meski demikian, proses verifikasi dan pemantauan ini bukan untuk menilai kinerja para menteri dan pimpinan lembaga. Luhut menegaskan bahwa Kantor Staf Presiden tidak berkepentingan memberikan penilaian terhadap kinerja menteri apalagi memberikan rapor kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPKP Ardan Adi Perdana mengatakan, ada lebih dari 6.000 personel BPKP dan tersebar di 34 provinsi sehingga dirasa akan mengoptimalkan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional.

"Kita akan mengawal pembangunan dengan strategi pencegahan dan penanganan," ucap Ardan.

Sampai saat ini, semua kementerian dan lembaga penanggung jawab kegiatan telah melaporkan perkembangan triwulan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang menjadi prioritas Presiden Jokowi. Dokumen tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan realisasi program prioritas.

Kantor Staf Presiden juga telah melakukan verifikasi dokumen di bulan keenam sebagai basis verifikasi lapangan. Tahun ini, Kantor Staf Presiden akan memantau 100 program prioritas yang menjadi janji kampanye Presiden Jokowi.

Janji kampanye itu dibagi menjadi empat klaster, pertama adalah bidang pangan, energi, maritim dan infrastrukutur, kedua bidang pendidikan, kesehatan dan kemiskinan, ketiga bidang reformasi birokrasi, dan keempat adalah bidang industri dan pariwisata serta serta bidang lain seperti desa, perdagangan, dan kawasan perbatasan.