Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tidak Heran Pemerintahan Jokowi-JK Belum Optimal

Kompas.com - 09/07/2015, 22:32 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai, wajar jika kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum optimal. Pasalnya, saat ini pemerintah sedang mengalami proses transisi dari pemerintahan sebelumnya.

"Sebetulnya tidak mengejutkan dan wajar. Memang dalam setiap pergantian rezim kinerja pemerintahan menurun," kata Eva saat diskusi bertajuk 'Evaluasi Kinerja Presiden Jokowi' di Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Selain itu, ia mengatakan, menurunnya penilaian masyarakat atas kinerja pemerintahan Jokowi disebabkan masih minimnya realisasi janji kampanye mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Namun, ia memastikan, penilaian masyarakat akan berbalik jika seluruh kebijakan Jokowi telah dieksekusi.

"Kalau paket-paket kebijakan sudah efektif dilaksanakan mungkin ada respon beda dari masyarakat," ujarnya.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi rendah dibandingkan dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya 40,7 persen masyarakat yang puas atas kinerja Jokowi. Sementara, 55,7 persen masyarakat menyatakan tidak puas.

"Ada dua hal yang membuat masyarakat tidak puas, pertama, ekspektasi publik terlalu tinggi atau sangat tinggi. Kedua, Jokowi di masa awal langsung menaikkan harga BBM dan itu berdampak langsung di masyarakat," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Kamis.

SMRC, kata dia, membandingkan kinerja Jokowi dengan dua periode masa awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Juni 2005, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja SBY mencapai 70 persen. Hanya 26 persen masyarakat menyatakan tidak puas dan 4 persen masyarakat menyatakan tidak tahu.

"Sementara, pada Agustus 2010, kepuasan masyarakat atas kinerja SBY mencapai 66 persen. Hanya 32 persen yang menyatakan tidak puas," ujarnya.

Survei ini dilaksanakan pada 25 Mei - 2 Juni 2015 terhadap 1.220 responden di 34 provinsi. Ada pun metode yang digunakan multistage random sampling dengan tingkat margin of error 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com