Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Tjahjo Dianggap Upaya PDI-P Tekan Jokowi untuk "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 29/06/2015, 21:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo diminta tidak terpengaruh dengan desas-desus hingga tekanan politik terkait perombakan kabinet. Hal itu disampaikan pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti, kepada Kompas.com, Senin (29/6/2015).

Ia menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri yang juga kader PDI-P, Tjahjo Kumolo, bahwa ada menteri di kabinet kerja yang menjelek-jelekkan Jokowi. Menurut Ikrar, dengan menyebarkan berita tersebut, PDI-P sedang mencoba menekan Presiden agar melakukan reshuffle terhadap menteri tertentu.

"Presiden tidak boleh terpengaruh," ujar Ikrar.

Ia menekankan, Jokowi harus tetap berpegang pada hasil kinerja setiap menteri.

"Dasar dari reshuffle itu adalah kinerja, bukan isu politik yang disebarkan dan di-blow up begitu besar. Penyebaran isu itu hanya bagian dari intrik," kata Ikrar.

Terlebih lagi, lanjut Ikrar, hak untuk mencopot dan mengangkat menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Jika kinerja pemerintahan dan kabinet memburuk, maka presiden yang paling bertanggung jawab. Sebaliknya, jika kinerja pemerintahan positif, maka presiden yang paling layak mendapatkan apresiasi.

"Biarlah Presiden menilai sendiri. Pasti Presiden sudah ada-lah laporan (mengenai) menteri yang negatif dan positif," katanya.

Mengecilkan Jokowi

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri yang juga politisi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengungkapkan, ada menteri yang mengecilkan Presiden dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan.

"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presidennya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo, melalui pesan singkat, seperti dikutip Antara, Minggu (28/6/2015) malam.

Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengaku mengetahui sosok menteri yang kerap menjelek-jelekkan Presiden. Namun, dia enggan mengungkapkan identitas menteri tersebut.

"Baru satu yang aku dengar. Bukan dari PDI-P, bukan dari partai-partai pendukung. Latar belakangnya profesional independen, tetapi sebenarnya bukan juga. Sektor di bawah koordinasi perekonomian. Perempuan," kata Masinton saat dihubungi, Senin.

Masinton mengatakan, menteri tersebut meragukan kepemimpinan dan kebijakan Jokowi. Masinton menduga, menteri itu takut dicopot oleh Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com