Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dianggap Bermanuver Singkirkan Menteri Tertentu

Kompas.com - 29/06/2015, 20:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti mengkritik langkah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengungkapkan adanya menteri yang menjelek-jelekkan Presiden Joko Widodo. Pernyataan tersebut ditengarai untuk menyingkirkan menteri tertentu dari Kabinet Kerja.

"PDI-P sebenarnya sah-sah saja minta tambahan jatah menteri, tetapi bukan dengan cara-cara yang menimbulkan pertanyaan besar seperti ini," kata Ikrar kepada Kompas.com, Senin (29/6/2015).

Menurut Ikrar, permasalahan semakin runcing dengan adanya pernyataan politisi lain dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, yang menyebut bahwa menteri yang dimaksud adalah perempuan dan berada di bawah Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

"Masinton memang tidak menyebut nama, tetapi sudah jelas satu-satunya menteri (perempuan) bidang ekonomi adalah Rini Soemarno (Menteri BUMN). Rini sampai-sampai membantah tuduhan tersebut," ucap Ikrar. (Baca: Menteri Rini Bantah Jelekkan Presiden Jokowi)

Ia mengatakan, jika PDI-P tidak puas dengan kinerja menteri tertentu, maka partai berlambang banteng ini bisa menyampaikannya langsung secara tertutup kepada Jokowi. Begitu pula jika PDI-P ingin meminta tambahan jatah menteri. "Namun, Anda ingat Presiden tidak seratus persen diusung PDI-P. Ada 'saham' yang lain, termasuk yang non-partai," ucapnya.

Minggu kemarin, Tjahjo menyatakan, ada menteri yang mengecilkan Presiden dan tidak berterima kasih karena telah diberikan jabatan. "(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo melalui pesan singkat yang dikutip Antara, Minggu malam.

Secara terpisah, Masinton mengaku mengetahui sosok menteri yang kerap menjelek-jelekkan Presiden. Namun, dia enggan mengungkapkan identitas menteri tersebut. (Baca: Politisi PDI-P: Menteri Perempuan Bidang Ekonomi yang Menjelekkan Jokowi)

"Baru satu yang aku dengar. Bukan dari PDI-P, bukan dari partai-partai pendukung. Latar belakangnya profesional independen, tetapi sebenarnya bukan juga. Sektor di bawah koordinasi perekonomian. Perempuan," kata Masinton saat dihubungi, Senin.

Masinton mengatakan, menteri tersebut meragukan kepemimpinan dan kebijakan Jokowi. Ia menduga, menteri itu takut dicopot oleh Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com