PKS Minta Pemerintah Kaji Lebih Dulu Dana Aspirasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, pemerintah seharusnya mengkaji terlebih dahulu usulan dana aspirasi yang digagas DPR. Menurut dia, jika memang ada sejumlah program yang dianggap sejalan dengan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang pemerintah, hal itu tidak menjadi persoalan jika pemerintah mengakomodasinya.

"Saran saya sebaiknya pemerintah lihat dulu apakah cocok atau enggak dengan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Kalau cocok silakan, tapi kalau enggak ada uangnya, ya jangan dipaksakan," kata Jazuli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Jazuli mengkritik sikap sejumlah fraksi dan anggota DPR yang menolak usulan program dana aspirasi tersebut. Ia menduga, sejumlah fraksi yang menolak itu justru akan meminta jatah lebih besar daripada fraksi yang mengusulkan apabila usulan tersebut disetujui bersama antara DPR dan pemerintah.

"Orang yang mengatakan dengan berapi-api itu sebenarnya hanya cari panggung politik," ujarnya.

Dalam rapat paripurna, Selasa (23/6/2015), tiga fraksi menolak usulan program dana aspirasi yang digagas DPR. Ketiga fraksi itu ialah Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengungkapkan, Presiden Joko Widodo menolak usulan tersebut. Presiden beranggapan bahwa dana aspirasi itu akan berbenturan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. (Baca: Andrinof: Presiden Tidak Setuju Dana Aspirasi)

"Presiden nggak setuju," kata Andrinof di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).