Aburizal: Dana Aspirasi Perlu karena Anggaran Infrastruktur Kurang

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menganggap perlu dana aspirasi yang baru saja disetujui oleh DPR. Meski anggaran infrastruktur sudah sangat besar, Aburizal menilai jumlah itu masih kurang sehingga diperlukan tambahan dana yang diberikan kepada anggota Dewan.

"Perlu. Itu untuk kepentingan dapil, bukan untuk anggota DPR. Itu untuk dapil yang laksanakan pemerintah," ujar Aburizal seusai acara buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR Setya Novanto, Selasa (23/6/2015) malam.

Pengusaha yang kemudian menjadi elite partai ini menganggap alokasi dana infrastruktur yang dimasukkan pemerintah dalam dana desa masih kurang. "Kurang. Itu kan (dana) desa," kata Aburizal.

Dana infrastruktur pada APBN-P 2015 mencapai Rp 290 triliun, terbesar dalam tujuh tahun terakhir. Selain itu, pemerintah menyediakan dana desa yang jumlahnya mencapai Rp 20,8 triliun.

Dalam rapat paripurna yang digelar siang tadi, DPR mengesahkan peraturan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi meski tiga fraksi menolak usulan tersebut. Dana itu akan digunakan untuk pembangunan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota Dewan. Jumlah dana aspirasi akan ditetapkan oleh pemerintah. (Baca: DPR Sahkan Peraturan Dana Aspirasi)

Menurut Aburizal, pengawasan terhadap penggunaan dana aspirasi tidak akan sulit. "Kan pemerintah yang laksanakan. Pemerintah dong yang kerja," ucap dia.