Komisi I DPR Akan Dalami Rekam Jejak Sutiyoso

Nama Sutiyoso diajukan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Kepala BIN.

"Kami akan mengirimkan perwakilan ke KPK untuk melihat rekam jejak (Sutiyoso), apakah ada (kasus) korupsi atau tidak," kata Tantowi, di sela Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar ke-VIII, di Jakarta, Jumat (12/6/2015).

Dia mengatakan, Komisi I juga akan menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melihat rekam jejak yang bersangkutan apakah memiliki pelanggaran HAM atau tidak. Seluruh proses ini akan dilakukan sebelum DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN.

"Kami sudah menerima surat hari Selasa (9/6/2015) dan akan dibacakan di Rapat Paripurna lalu ke rapat Badan Musyawarah DPR dan akan menyerahkan ke Komisi I untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan," kata Tantowi.

Ia memperkirakan, uji kelayakan dan kepatutan akan dilaksanakan pada 20 Juni 2015, setelah surat presiden terkait pencalonan Sutiyoso dibacakan pada rapat paripurna, Senin (15/6/2015) mendatang.

"Jadi uji kelayakan dan kepatutan (calon Kepala BIN) akan diadakan pada 20 Juni, hampir bersamaan dengan Panglima TNI," katanya.

Komisi I DPR akan memberikan pertimbangan terhadap calon Kepala BIN itu kepada Presiden Joko Widodo, bukan memberikan persetujuan. Pada uji kelayakan dan kepatutan, kata Tantowi, Komisi I DPR akan melihat kompetensi dan kapabilitas Sutiyoso hingga akhirnya memberikan pertimbangan akhir.

"Apabila memenuhi, maka kami akan memberikan pertimbangan persetujuan. Namun apabila tidak maka kita lihat hasil Rapat Pleno Komisi I DPR RI," katanya.

Selain itu, Tantowi menilai Sutiyoso merupakan sosok perwira tinggi TNI yang memiliki prestasi yang bagus. Penilaian ini berdasarkan pengalaman Sutiyoso memimpin sejumlah kesatuan saat masih aktif di TNI.