Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Bagian KPK Dianggap Jihad, Johan Budi Siap Maju Lagi Jadi Pimpinan?

Kompas.com - 29/05/2015, 04:31 WIB
Tangguh Sipria Riang

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - Tanggung jawab dan risiko yang besar di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru memberi semangat lebih bagi pimpinan sementara KPK Johan Budi. Menurut Johan, menjadi bagian dari KPK adalah berjihad terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
 
"Dulu kan saya wartawan. Saat menulis tentang korupsi itu saya anggap bagian dari berjihad. Jadi saat KPK berdiri, kenapa tidak jihad terhadap korupsi langsung. Itu yang menjadi salah satu alasan saya gabung KPK," ucap Johan di sela-sela acara Kompas Kampus di Balairung UI, Kamis (28/5/2015).
 
Menurut Johan, menjadi salah satu komisioner di KPK saja sudah membuatnya bangga dengan lembaganya. Sebab, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, kata Johan, merupakan perjuangan untuk mensejahterakan rakyat. 
 
Bahkan, untuk jabatannya saat ini sebagai pimpinan KPK, bukan ukuran untuk disebut berkah atau pun musibah. Apa pun jabatan yang diberikan, Johan menilainya sebagai amanah yang harus dijalankan
 
"Makanya waktu saya diminta untuk jadi Plt pimpinan KPK, saya ajukan beberapa syarat. Salah satunya, kriminalisasi KPK harus dihentikan. Karena saya sadar jika saya hanya skrup kecil dari mesin besar KPK," ujar Johan.
 
Namun, saat ditanyakan kesiapannya jika jabatannya dilanjutkan, Johan tidak sanggup memberikan jawaban pasti. Menurut Johan, dirinya belum memiliki kapasitas untuk menjabat posisi tertinggi secara definitif di lembaga antirasuah tersebut.
 
"Pertama, saya harus bicara ke keluarga dulu. Terus saya juga harus mengukur diri," tutur mantan juru bicara KPK tersebut.
 
Johan Budi juga mengaku perlu mempertimbangan kembali jika harus mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat calon pimpinan KPK. Apalagi, saat ini panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK berasal dari berbagai latar belakang.
 
"Pansel sekarang beragam multitalenta. Saya harus pikir ulang, saya ini lolos seleksi enggak?" ujar eks wartawan Tempo tersebut.
 
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan sembilan nama yang masuk dalam Pansel KPK. Selain mayoritas diisi oleh orang yang berlatar belakang pemerintahan serta akademis, semua anggota Pansel itu adalah perempuan.
 
Pansel tersebut akan mencari pimpinan terbaik KPK untuk menggantikan posisi pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir masa jabatannya pada Desember 2015.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com