Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat: Dahlan Tak Pernah Usul Bubarkan Petral, hanya Berwacana

Kompas.com - 23/05/2015, 19:15 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengatakan, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden, SBY telah memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara saat itu, Dahlan Iskan, untuk membenah Pertamina. "Dahlan mendapat perintah dari SBY untuk melakukan pembenahan Pertamina, juga memintanya melihat kemungkinan agar Pertamina dapat mengimpor langsung tanpa perantara," kata Rachland di Jakarta, Sabtu (23/5/2015).

Menurut Rachland, wacana pembubaran Petral dimunculkan Dahlan ketika menjalankan perintah SBY tersebut. Namun, Dahlan tak kunjung merealisasikannya hingga masa jabatannya berakhir. Bahkan, kata Rachland, Dahlan tidak melakukan studi untuk menilai Petral dalam kompleks tata kelola minyak dan gas bumi pada saat itu.

"Dalam rangka pembentukan kebijakan, ia (Dahlan) juga tidak pernah menyampaikan proposal resmi kepada Presiden untuk membubarkan Petral," kata Rachland.

Karena itu, kata Rachlan, SBY dalam klarifikasinya di media sosial mengaku tidak tahu adanya usulan pembubaran Petral dari Dahlan. Bahkan, Dahlan saat itu justru mendukung langkah Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang memilih membenahi Petral daripada membubarkannya. "Mereka menyampaikan argumen yang sama, yakni Petral kini seratus persen dimiliki Pertamina dan langkah yang lebih mendesak adalah mereformasi Pertamina daripada membubarkan Petral," kata dia.

Menurut Rachland, Sudirman pernah menyatakan bahwa Petral merupakan suatu industri strategis bagi Indonesia. Namun, sikap Sudirman berubah setelah Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi melawan pernyataan tersebut. Rachlan menuding Sudirman melakukan cuci tangan atas Petral yang juga tak dibubarkan pada era presiden sebelumnya.

"Bila Sudirman bermaksud cuci tangan dan melemparkan kesalahan, ia harus bukan hanya menuding SBY. Namun sekurang-kurangnya juga menyalahkan Megawati," kata dia.

Dalam sebuah acara diskusi beberapa waktu lalu, Sudirman menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Presiden SBY, pembenahan mafia Migas kerap berhenti di meja kerja Presiden. "Beliau (Jokowi) bertanya banyak hal termasuk soal mafia. Saya jawab, Pak sebetulnya dahulu banyak inisiatif baik dari Pertamina. Namun selesai di sini. Di mana? Di Kantor Presiden karena Presiden (SBY) tidak mendukung," kata Sudirman.

Pernyataan Sudirman itu lalu direspons SBY di akun Facebook-nya. Dia menegaskan, saat dirinya menjabat, tidak pernah ada pengajuan agar Petral dibubarkan. "Tidak ada yang mengusulkan ke saya agar Petral dibubarkan. Saya ulangi, tidak ada. Kalau ada, pasti sudah saya tanggapi secara serius," tulis SBY.

SBY kemudian menyebut bahwa dirinya serius dalam memberantas mafia migas. "Pasti saya respons. Tidak mungkin berhenti di meja saya," tulis SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com